Grobogan, kabarterdepan.com – Perolehan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kabupaten Grobogan tahun anggaran 2025 mencapai Rp 34 miliar. Penerimaan itu cenderung meningkat dibanding tahun 2024 sebesar Rp 27,3 miliar.
Angka kenaikan itu terlihat dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor: 976/37 tahun 2024 tentang alokasi DBHCHT bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun anggaran 2025.
“Luas area tanaman tembakau semakin meluas memberikan dampak naiknya anggaran dana DBHCHT yang diterima Pemerintah Kabupaten Grobogan tahun ini,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Anang Armunanto saat dihubungi melalui Whatshapp Rabu (12/2/2025).
Dikatakan, alokasi dan formula DBHCHT serta penggunaanya sudah diatur dan diverifikasi dari Pemerintah Provinsi dan sudah diatur secara rigit sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang penggunaan DBHCHT.
“Bidang Kesejahteraan Masyarakat sebesar 40 persen, Bidang Penegakan Hukum 3 persen, Bidang Kesehatan 56 persen persen dan Kegiatan Pendukung 1 persen” ujar Anang.
Terpisah, Bidang Perekonomian Setda Agus Beka menjelaskan, hasil rekapitulasi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) DBHCHT Grobogan terfloting menjadi empat bagian yakni, Bidang Kesejahteraan Masyarakat sebesar Rp 13.454.846.000, Penegakan Hukum Rp 1.150.000.000, Bidang Kesehatan Rp 19.169.386.000 dan Kegiatan pendukung Rp 250.000.000
“Jadi total anggaran DBHCHT tahun ini sebesar Rp 34.024.846.000,” ujarnya.
Nantinya, keseluruhan anggaran DBHCHT akan dibagi proporsinya untuk beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diantaranya Disnakertrans, Dinas Sosial, Disperindag, Disporabudpar, Diskominfo, DiskopUKM, Satpol PP, Dinas Kesehatan,Dinas Sosial, Dinas Pertanian, termasuk juga Sekretariat DBHCHT Bidang Perekonomian Setda.
“Namun di tahun 2025 ini ada tambahan tambah 1 OPD, yaitu Dinas Peternakan dan Perikanan,” tandasnya.
Sebagai tambahan informasi, perolehan tahun 2024 lalu alokasi anggaran DBHCHT Grobogan mencapai Rp.27.336.585.930, besaran alokasi tersebut terbagi di masing OPD diantaranya.
1. Disperindag Rp.500.000.000
2. Dinas Pertanian senilai Rp3.467.317.000.
3.Disnakertrans sebayak Rp 1.500.000.000,
4.Dinas Sosial Rp3.470.446.000.
5.Disporabudpar Rp743.659.000.
6.Diskominfo Rp890.000.000.
7.DiskopUKM Rp300.000.000
8.Perekonomian Setda Grobogan Rp 550.000.000
9.Satpol PP Rp250.000.000
10.Dinas Kesehatan Rp.11.665.163.930.
(Masrikin).
