Bekasi, kabarterdepan.com- Kota Bekasi menjadi sorotan publik setelah terungkapnya gaji dan tunjangan anggota DPRD yang mencapai Rp 80 juta per bulan, atau sekitar 15 kali lipat dari gaji UMR para buruh. Hal ini memicu kemarahan rakyat dan menimbulkan gelombang protes.
Aliansi Masyarakat Miskin Kota Bekasi menggelar aksi Mimbar Bebas menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah maupun DPRD kota Bekasi di depan kantor DPRD kota Bekasi Rabu (10/9/2025)
“Kami menuntut agar dilakukan efisiensi tunjangan perumahan, transportasi, dan komunikasi intensif untuk anggota DPRD dan pejabat eksekutif,ucap Hasan Basri selaku Koordinator aksi Mimbar Bebas.
Hasan Basri juga menuntut peningkatan kinerja pengawasan terhadap kinerja eksekutif dan kebijakan politik anggaran yang lebih berpihak kepada masyarakat seperti diskon atau pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai himbauan Gubernur Jawa Barat
Beberapa tuntutan lainnya lanjut Hasan Basri, yakni peningkatan anggaran untuk program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Seperti program air minum di sekolah, pembangunan halte dan sarana untuk ojol, revitalisasi angkot, dan perlindungan khusus anak,” cetusnya
Masyarakat Kota Bekasi berharap agar pemerintah dapat lebih responsif dan bertanggung jawab dalam mengelola anggaran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Aksi massa Aliansi Masyarakat Miskin Kota Bekasi akhirnya diterima oleh ketua DPRD,wakil ketua,ketua Fraksi untuk berdialog mencari solusi point point yang disampaikan. (Yanso)
