Kota Mojokerto, Kabarterdepan.com – KPU Kota Mojokerto menggelar press release terkait surat keberatan dari salah satu pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mojokerto 2024 yang memprotes kesalahan penyajian data Badan Pusat Statistik (BPS) oleh panelis pada Debat Publik Kedua Pilwali Mojokerto 2024.
Konferensi pers tersebut dihadiri oleh Ketua KPU Kota Mojokerto, Usmuni, Minggu (10/11/2024).
Usmuni menjelaskan bahwa pihaknya menerima surat keberatan tersebut pada Jumat (8/11/2024).
“KPU Kota Mojokerto menerima surat dari salah satu paslon yang intinya data BPS dalam debat ada kekeliruan,” ujarnya.
Pasangan calon tersebut meminta agar KPU dan panelis debat menyampaikan permintaan maaf. Usmuni menegaskan bahwa KPU bersikap independen dan tidak boleh berpihak dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Menurutnya, KPU tidak mengetahui isi pertanyaan debat karena itu merupakan hak prerogatif panelis.
“KPU memegang independensi, ada hak yang tidak bisa dilanggar sehingga KPU tidak tahu pertanyaan dalam debat tersebut. Itu hak prerogatif panelis,” paparnya.
Koordinasi tersebut menghasilkan kesepakatan untuk melakukan evaluasi pada Minggu (10/11/2024) guna menanggapi surat yang dilayangkan salah satu paslon tersebut.
“Data RLS (Rata-rata Lama Sekolah) penduduk Kabupaten Mojokerto 9,11, Kota Mojokerto 11,05. Data ini terbalik sehingga setelah kita terima surat, Sabtu kita koordinasi dengan para panelis,” imbuhnya.
Usmuni juga berharap Pilwali Mojokerto 2024 yang akan berlangsung pada 27 November mendatang dapat berjalan kondusif, lancar, dan damai.
“Harapannya, kepada masyarakat khususnya dalam penyelenggaraan Pilwali Mojokerto 2024 pada 27 November 2024 mendatang mampu menggunakan hak pilihnya dan Pilkada di Kota Mojokerto bisa berjalan kondusif, lancar dan damai.” Pungkasnya.
Sementara itu, Arief Setiawan, perwakilan panelis, mengakui adanya kesalahan data dalam pertanyaan mengenai Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) pada debat bertema ‘Membangun Daerah, Menyerasikan Pembangunan Kabupaten/Kota dan Provinsi dengan Nasional’. Ia menegaskan bahwa kesalahan tersebut tidak disengaja dan tidak bermaksud untuk memanipulasi atau mendiskreditkan salah satu paslon.
“Data yang disajikan dalam narasi pertanyaan tertukar dengan Kabupaten Mojokerto. Terhadap hal tersebut kami menyatakan, dalam penyusunan pertanyaan tidak ada niat kesengajaan,” jelas Arief, yang juga Dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Brawijaya Malang.
Panelis dalam debat ini terdiri dari lima akademisi, termasuk Arief, yang akhirnya menyampaikan permintaan maaf kepada KPU, Pemerintah Kota Mojokerto, dan masyarakat Mojokerto atas kesalahan tersebut.
“Kami tim panelis Debat Publik Kedua Pilwali Mojokerto 2024 memohon maaf kepada KPU Kota Mojokerto, Pemerintahan Kota Mojokerto dan masyarakat, khususnya masyarakat kota Mojokerto. Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih,” ucapnya.
Debat Publik Kedua Pilwali Mojokerto 2024 ini sebelumnya digelar dengan sukses oleh KPU pada Kamis (7/11/2024) malam. Namun, masing-masing paslon memiliki catatan tersendiri. Pasangan Junaedi Malik-Chusnun Amin, misalnya mengeluhkan kendala teknis pada mikrofon, sementara pasangan Ika Puspitasari-Rachman Sidharta Arisandi, mengkritik ketidakakuratan data yang disampaikan dalam pertanyaan debat tersebut. (Riris*)
