Bekasi, kabarterdepan.com— Pemerintah pusat melalui Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Mendukbangga/BKKBN) mempertegas komitmennya dalam menekan angka stunting secara nasional melalui perluasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada kelompok B3, yakni Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita non PAUD.
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Dr. Wihaji, menyampaikan hal tersebut saat sosialisasi di Kota Bekasi, Selasa (22/10/2025).
“Target kita adalah zero stunting. Kita libatkan kader posyandu, kader KB, dan PKK untuk menjelaskan kebijakan baru ini. Sesuai perintah Bapak Presiden, sekarang B3 juga mendapatkan MBG,” ujarnya.
Lebih lanjut, Wihaji menjelaskan bahwa bantuan MBG akan diberikan kepada kelompok sasaran yang telah memiliki Surat Penetapan Penerima Gizi (SPPG). Bagi yang belum memiliki SPPG, pemerintah akan menjalankan proses pendataan dan distribusi secara bertahap.
“Siapapun dan dimanapun mereka berada, berhak mendapatkan makan bergizi gratis. Mereka adalah generasi masa depan,” tegasnya.
Gizi Ibu Hamil
Wihaji juga menyoroti bahwa asupan gizi yang kurang optimal menjadi salah satu penyebab utama stunting. Selain itu, faktor-faktor seperti akses terhadap air bersih, sanitasi yang memadai, dan pernikahan dini juga turut memicu tingginya angka stunting di Indonesia.
“Minimal satu penyebab ini kita selesaikan dulu, yaitu asupan gizi. Program MBG adalah perintah Presiden Prabowo kepada saya untuk mendata, mendistribusikan, mengevaluasi, dan mengedukasi masyarakat, khususnya ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non PAUD,” paparnya.
Saat ini, angka prevalensi stunting nasional berada di 19,8 persen. Provinsi Jawa Barat menjadi prioritas karena memiliki jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, dan angka prevalensi stunting di wilayah ini mulai menunjukkan perbaikan.
Wihaji mengapresiasi capaian Kota Bekasi yang berhasil menekan angka prevalensi stunting hingga sekitar 2 persen, atau sekitar 3.000 balita dari ratusan ribu anak. “Bekasi ini contoh yang bagus. Tapi meskipun angkanya kecil, tiga ribu anak itu tetap punya hak untuk mendapatkan gizi yang cukup. Jangan sampai mereka mengalami stunting,” cetusnya.
Ditempat yang sama Anggota Komisi IX DPR RI, Ranny Fadh A Rafiq, dari Fraksi Partai Golkar, menegaskan dukungan parlemen dalam upaya percepatan penurunan stunting. “Kita berkolaborasi, baik saat reses maupun sosialisasi. Kita dengar langsung dari ibu-ibu, di mana wilayah dengan angka stunting tinggi dan seperti apa bantuan yang diperlukan,” katanya.
Ranny juga menyambut positif perluasan program MBG di posyandu. Dengan adanya SPPG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non PAUD, ia berharap jumlah penerima manfaat akan meningkat dan angka stunting semakin menurun. “Jika dapur MBG lebih memadai, ini adalah langkah yang bagus untuk mencegah stunting,” pungkasnya.
Program MBG ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan target zero stunting nasional. Kolaborasi antara BKKBN, DPR RI, Pemerintah Daerah, serta masyarakat diharapkan dapat mempercepat perbaikan gizi generasi penerus bangsa. (Yanso)
