Surabaya, Kabarterdepan.com – Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan salah satu lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta masyarakat pedesaan.
BPR juga berperan dalam meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat yang tidak terjangkau bank umum, mendorong pembangunan ekonomi lokal, serta memberikan edukasi keuangan dan inovasi layanan.
Mengingat fungsinya yang cukup strategis, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Timur (Jatim) saat ini tengah fokus pada pengambangan BPR khususnya terkait pemenuhan pelaksanaan konsolidasi.
Peran OJK Jatim
Kepala Direktorat Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) 1 OJK Jatim, Nasirwan Ilyas saat mengatakan pelaksanan konsolidasi pada BPR terbagi dalam dua sisi, yang pertama pemenuhan modal inti minimum sebesar Rp 6 miliar.
“Berdasarkan POJK modal minimum BPR baik yang konvensional maupun syariah yakni sebesar Rp 6 miliar. Dan aturan ini sifatnya wajib dan harus dipenuhi,” jelas Nasirwan, Jumat (17/10/2025).
Dirinya menambahkan saat ini jumlah BPR di Jawa Timur sebanyak 265 per September 2025. Dari jumlah tersebut terdapat 30 BPR yang belum memenuhi jumlah modal inti minimum.
“Jadi 30 BPR ini tersebar di OJK Surabaya, OJK Kediri, OJK Malang dan OJK Jember. Tapi dari 30 BPR ini 21 diantaranya sudah memiliki planning untuk pemenuhan modal inti sebesar Rp 6 miliar,” tambahnya.
Dirinya berharap pada akhir Desember 2025 seluruh proses pemenuhan modal inti sudah selesai. Jika BPR belum bisa melakukan pemenuhan modal inti, OJK menyarankan konsolidasi atau merger agar dapat memenuhi persyaratan modal minimum.
“Kami itu masih punya pekerjaan rumah 9 BPR sisanya ini masuk kategori BPR yang pesimis bisa memenuhi modal minimum Rp 6 miliar,” pungkasnya.
