
Surabaya, Kabarterdepan.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia (RI), Maruarar Sirait melakukan kunjungan langsung di Kota Surabaya pada Kamis (16/10/2025).
Dalam kunjungan tersebut Maruarar sirait melakukan pengecekan langsung rumah warga penerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang merupakan bagian dari program nasional tiga juta rumah.
Maruarar Sirait Puas
Dalam tinjauan tersebut dirinya mengaku puas karena program BSPS di Kota Surabaya dinilai tepat sasaran. Didampingi oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Maruarar melihat salah satu rumah warga yang berukuran 3×3 meter yang dihuni empat orang tanpa kamar mandi dan ventilasi memadai.
“Saya sudah cek rumahnya dan menurut saya ini sangat pantas. Ukurannya 3X3 meter isinya 4 orang, anaknya juga ikut sekolah rakyat. Jadi saya harap bantuan ini bisa bermanfaat,” jelas Maruarar, Kamis (16/10/2025).
Lebih lanjut, Maruarar menambahkan untuk di Jawa Timur total warga yang mendapatkan bantuan BSPS berjumlah 4.165 rumah. Untuk tahun 2025, total rumah yang mendapatkan bantuan BSPS di Surabaya berjumlah 187 unit rumah, yang mana 64 unit di antaranya merupakan hasil kerja sama dengan Kementerian Sosial (Kemensos).
“Untuk tahun depan kita tambah lagi di kecamatan Kenjeran dan Pabean Cantikan masing- masing 100 rumah per kecamatan,” tambahnya.

Sementara itu pada kesempatan yang sama Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menuturkan untuk kota Surabaya total rumah yang tidak layak huni berjumlah 8000 unit. Oleh sebab itu dirinya mengaku sangat senang dan bersyukur mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat melalui program BSPS.
“Alhamdulillah, matur nuwun. Karena di Surabaya ini ada sekitar 8.000 lebih rumah tidak layak huni. Kalau menggunakan APBD sendiri tidak mampu,” papar Eri Cahyadi.
Agar program BSPS ini berjalan baik, Eri akan menyiapkan data di lapangan, lahan, hingga skema kerja sama untuk mendukung program BSPS yang digagas oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Agar makin tepat sasaran proses seleksi penerima manfaat di tahun depan yang akan langsung didampingi oleh Kementerian PKP, disertai dengan program pemanfaatan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan.
“Ke depan kami akan bekerja sama dengan Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (LPKP), sehingga penyedia pasir atau apapun yang diperlukan saat pembangunan bisa disediakan oleh UMKM lewat KUR perumahan,” pungkasnya.
