Jakarta, Kabarterdepan.com — Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, menyoroti perbedaan antara pejabat di Jepang dan Indonesia dalam hal tanggung jawab moral dan etika ketika membahas keterkaitan antara hukum dan moralitas di ruang publik.
Hal tersebut disampaikan Komaruddin dalam acara Literasi Media di Era Artificial Intelligence (AI) bertajuk “Membangun Masyarakat dan Jurnalisme yang Etis dan Bertanggung Jawab” di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Kamis (9/10/2025).
Menurut Komaruddin, dalam kehidupan bernegara saat ini hukum sering kali lebih menonjol dibandingkan moral. Ia menilai, hukum tanpa moralitas ibarat tubuh tanpa roh.
“Dalam kehidupan bernegara, sekarang yang menonjol memang hukum. Hukum itu diperlukan, tapi ketika hukum dipisahkan dari moralitas seperti badan yang rohnya dipisahkan, jadi seperti zombie. Etika itu rohnya hukum, hukum itu kaidah-kaidah untuk menawar etika,” ujarnya.
Ketua Dewan Pers Sebut Adanya Tradisi Moral di Jepang
Komaruddin kemudian mencontohkan budaya politik di Jepang yang menurutnya lebih menjunjung tinggi nilai moral dan rasa malu.
“Masyarakat di Jepang itu tidak bicara hukum lagi tapi moral. Kalau seseorang menteri gagal, dia malu, dia mundur. Kalau cari pasalnya, tidak ada. Pasalnya apa? Menurut etika, tradisi moral sana, itu menyangkut harga diri,” katanya.
Sementara di Indonesia, lanjutnya, pejabat yang gagal sering kali tidak merasa perlu mengundurkan diri karena tidak ada aturan hukum yang secara eksplisit mengharuskan hal itu.
“Kalau di sini nggak ada yang melarang bahwa menteri nggak harus mundur, maju terus. Jadi ini kaitannya dengan kondisi berbangsa dan bernegara yang memang berbeda,” tambahnya.
Komaruddin juga menyinggung pentingnya integrasi antara akhlak, moral, dan etika dalam menghadapi perkembangan teknologi, khususnya di era kecerdasan buatan atau AI.
“Akhlak, moral, dan etika itu sebetulnya sudah menyatu. Kaitannya dengan AI, karena informasi itu sangat dominan pengaruhnya dalam mempengaruhi emosi dan perilaku masyarakat. Salah satu ciri masyarakat yang maju adalah surat kabar yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadaban,” tandasnya. (*)
