Bupati Mojokerto Tekankan Sinkronisasi Program Desa dan Daerah

Avatar of Lintang
Bupati Mojokerto Muhammad Albarra memimpin langsung kegiatan Harmonisasi Bupati Mojokerto bersama Tenaga Pendamping Profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (TPP P3MD) Tahun 2025. (Kominfo Kab Mojokerto)
Bupati Mojokerto Muhammad Albarra memimpin langsung kegiatan Harmonisasi Bupati Mojokerto bersama Tenaga Pendamping Profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (TPP P3MD) Tahun 2025. (Kominfo Kab Mojokerto)

Kabupaten Mojokerto, Kabarterdepan.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto memperkuat sinergi dengan garda terdepan pembangunan desa. Bupati Mojokerto Muhammad Albarra memimpin langsung kegiatan Harmonisasi Bupati Mojokerto bersama Tenaga Pendamping Profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (TPP P3MD) Tahun 2025 di Pendopo Graha Maja Tama (GMT), pada Selasa (30/9) pagi.

Acara strategis ini dihadiri oleh 104 peserta yang terdiri dari tenaga ahli, pendamping desa (PD), dan pendamping lokal desa (PLD) dari seluruh wilayah Mojokerto.

Forum ini menjadi platform penting untuk menyelaraskan visi dan misi pemerintah daerah dengan para pendamping dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan Desa Mojokerto.

Bupati Mojokerto Merumuskan Strategi Pendampingan yang Lebih Efektif

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto, Sugeng Nuryadi, dalam laporannya memaparkan tujuan utama digelarnya Harmonisasi TPP P3MD Mojokerto ini. Menurutnya, kegiatan ini didesain sebagai ruang untuk menyamakan persepsi secara menyeluruh antara Pemkab dan para pendamping.

Lebih lanjut, Sugeng menjelaskan bahwa forum ini mencakup tiga agenda utama yang sangat vital bagi kinerja pendampingan desa ke depan.

“Forum ini juga menjadi ajang evaluasi kinerja dan capaian program P3MD, perumusan strategi dan kebijakan pendampingan desa ke depan agar lebih tepat sasaran dan efektif, serta identifikasi permasalahan di lapangan berikut solusi yang dapat diambil bersama antara pendamping dan pemerintah daerah,” kata Sugeng.

Sementara itu, Bupati Albarra menegaskan bahwa pembangunan desa tidak boleh berjalan sendiri-sendiri, tetapi harus selaras dengan arah pembangunan daerah dan nasional.

Bupati Mojokerto Muhammad Albarra memimpin langsung kegiatan Harmonisasi Bupati Mojokerto bersama Tenaga Pendamping Profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (TPP P3MD) Tahun 2025. (Kominfo Kab Mojokerto)

“Pentingnya sinkronisasi program desa dengan kebijakan pembangunan daerah. Apa yang menjadi prioritas pembangunan di desa harus selaras dengan arah pembangunan kabupaten, bahkan dengan RPJMD dan RPJMN,” ujarnya.

Ia juga menekankan perlunya inovasi dalam pembangunan desa. Menurutnya, desa tidak boleh hanya fokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pemberdayaan ekonomi, sosial, dan budaya.

“Saya berharap tenaga pendamping dapat mengarahkan desa untuk melahirkan inovasi-inovasi kreatif, misalnya melalui pengembangan BUMDes, penguatan sektor pertanian dan UMKM, serta pengelolaan potensi lokal yang berdaya saing,” jelasnya.

Selain itu, Albarra mengingatkan soal transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. “Pendamping desa harus menjadi garda terdepan dalam memastikan tata kelola yang bersih, jujur, dan akuntabel. Dengan demikian, masyarakat akan menaruh kepercayaan penuh pada program pembangunan desa,” tegasnya.

Selanjutnya, dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, Bupati yang biasa disapa Gus Bupati juga mengajak seluruh tenaga pendamping desa untuk memperkuat kolaborasi dan komunikasi antara pemerintah daerah dan pemerintah desa.

“Semua harus bekerja sama, bergandengan tangan demi satu tujuan, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,” ajaknya.

Di akhir sambutannya, Gus Bupati juga memaparkan visi pembangunan Kabupaten Mojokerto 2025-2029, yakni “Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Lebih Maju, Adil, dan Makmur.”

Visi tersebut diwujudkan melalui empat misi utama yang disebut Catur Abhipraya Mubarok, mulai dari peningkatan pelayanan publik, pembangunan SDM, kemandirian ekonomi berbasis masyarakat, hingga penguatan infrastruktur.

“Menjadi pendamping desa bukanlah tugas yang mudah. Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh tenaga pendamping profesional P3MD yang telah bekerja penuh dedikasi. Mari kita jadikan harmonisasi ini bukan sekadar forum seremonial, tetapi ditindaklanjuti dengan langkah nyata seperti memperkuat koordinasi, memperbaiki mekanisme kerja, dan meningkatkan kualitas pendampingan,” pungkasnya.

Dengan dilaksanakannya kegiatan harmonisasi ini, diharapkan mampu memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan desa yang mandiri dan sejahtera. (*)

Responsive Images

You cannot copy content of this page