Yogyakarta, kabarterdepan.com – Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Yogyakarta pada 7 Oktober 2025, Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta menggandeng berbagai elemen masyarakat untuk mewujudkan kota Yogyakarta bebas gelandangan dan pengemis (gepeng).
Beragam kelompok masyarakat yang tergabung dalam Pilar Sosial ikut dilibatkan, seperti Satpol PP, pendamping sosial, Karang Taruna, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).
Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menegaskan, penertiban gepeng menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat kesejahteraan sosial di kota tersebut. Menurutnya, persoalan gepeng masih tergolong kompleks dan perlu penanganan menyeluruh.
“Permasalahan seperti pengemis, gelandangan, anak terlantar, dan masalah sosial lainnya memerlukan langkah sinergi sebagai bentuk penguatan,” ujarnya dalam apel Pilar Sosial di Grha Pandawa Balai Kota Yogyakarta, Minggu (28/9/2025).
Hasto menargetkan kondisi zero gepeng menjelang perayaan hari jadi. Ia tidak ingin keberadaan gepeng mengganggu kenyamanan wisatawan, terutama di kawasan strategis seperti Jalan Mangkubumi dan Malioboro.
Ia juga berharap momentum hari jadi tahun ini menjadi titik awal untuk menertibkan keberadaan gepeng secara berkelanjutan.
Respon DPRD Kota Yogyakarta
Sementara itu, Sekretaris Komisi D DPRD Yogyakarta Solihul Hadi menekankan pentingnya pendekatan yang hati-hati dalam menangani persoalan gepeng.
“Penanganannya harus dilakukan dengan perasaan, karena ini masalah yang sensitif,” ujarnya.
Ia meminta para relawan dan tenaga sosial melakukan identifikasi secara menyeluruh terhadap gepeng di berbagai wilayah untuk menentukan langkah intervensi yang tepat. Tahap identifikasi saat ini masih dalam proses awal.
“Harus jelas permasalahannya, apakah mereka perlu dikembalikan ke keluarga atau bisa diberikan pekerjaan,” imbuhnya.
Solihul berharap penertiban tidak mengganggu kenyamanan wisatawan yang datang ke Yogyakarta.
Ia menilai potensi budaya dan pariwisata kota harus terus dijaga melalui penanganan gepeng yang tepat oleh pemerintah, DPRD, dan Pilar Sosial. (Hadid Husaini)
