Nasional, Kabarterdepan.com – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, akhirnya angkat bicara setelah rumah pribadinya di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan, dijarah massa pada Minggu (31/8/2025).
Dalam pernyataannya, Sri Mulyani menegaskan bahwa membangun Indonesia adalah perjuangan yang tidak mudah.
Ia mengingatkan bahwa setiap pejabat negara bekerja berdasarkan sumpah untuk menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dan seluruh undang-undang yang berlaku.
“Ini bukan soal selera pribadi. Undang-undang disusun melalui keterlibatan Pemerintah, DPR, DPD, serta partisipasi masyarakat secara terbuka dan transparan,” tulis Sri Mulyani dikutip dari keterangan unggahan di akun Instagram pribadinya @smindrawati, Senin (1/9/2025).
Sri Mulyani juga menekankan apabila masyarakat merasa hak konstitusinya dilanggar, mekanisme hukum tersedia untuk ditempuh.
“Jika ada yang tidak puas, bisa melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Bila pelaksanaan UU menyimpang, dapat dibawa ke pengadilan hingga ke Mahkamah Agung. Itu sistem demokrasi Indonesia yang beradab, meski belum sempurna,” jelasnya.
Ia menilai tindakan anarki, intimidasi, dan kekerasan tidak bisa menjadi solusi.
“Tugas kita adalah memperbaiki kualitas demokrasi dengan cara yang beradab, bukan dengan merusak, menjarah, atau menebar kebencian,” tegas Sri Mulyani.
Selain itu, Sri Mulyani menyampaikan jika pejabat jelas dilarang untuk melakukan tindak korupsi.
Bagi Sri Mulyani, masukan, kritikan, bahkan makian dari masyarakat adalah bagian dari proses membangun Indonesia.
“Terimakasih kepada seluruh masyarakat umum termasuk netizen guru, dosen, mahasiswa, media masa, pelaku usaha UMKM, Koperasi, usaha besar, dan semua pemangku kepentingan yang terus menerus menyampaikan masukan, kritikan, sindiran bahkan makian, juga nasihat. Juga doa dan semangat untuk kami berbenah diri,” katanya.
Sosok yang akrab disapa Ani tersebut mengajak seluruh masyarakat untuk tidak bertindak anarkis.
“Mari kita bangun Indonesia bersama, bukan dengan membakar, menjarah, memfitnah, atau mengkhianati perasaan publik,” pungkasnya. (Riris)
