Dharmasraya, KabarTerdepan – Polemik antara legislatif dan eksekutif di Kabupaten Dharmasraya kian bergejolak. Polemik ini berawal dari rencana rapat DPRD di luar daerah yang kini justru melebar yang diduga dipicu rilis dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Dharmasraya.
Ketua DPRD Dharmasraya, Jemi Hendra, ST, ikut angkat bicara. Menurutnya, kegaduhan yang muncul terkait asistensi APBD Perubahan 2025 hanyalah miskomunikasi. Namun menurutnya rilis Diskominfo dan beberapa akun media sosial justru menggiring opini seakan DPRD menolak jika rapat tidak digelar di Padang.
“Pada 19 Agustus 2025 kami sudah menyampaikan ke Sekda terkait jadwal pembahasan, tapi tidak ditanggapi. Baru tanggal 20 Agustus Sekda mengumumkan pembatalan, ketika anggota DPRD sudah berada di Padang. Itu jelas merugikan kami,” ungkapnya, Kamis (28/8/2025).
Situasi makin runyam setelah surat Pemda bertanggal 25 Agustus 2025 masuk ke DPRD. Isinya, kata Jemi, justru menimbulkan kesan seakan DPRD yang harus dipersalahkan di hadapan publik.
“Kami menyesalkan adanya rilis dan postingan yang terkesan membenturkan DPRD dengan Bupati. Padahal masalah ini murni miskomunikasi,” bebernya.
Jemi menegaskan, Pemkab seharusnya menyajikan rilis resmi yang berimbang, bukan propaganda sepihak.
“Ke depan, hentikan pola pemberitaan yang mengadu domba. DPRD dan Bupati punya tujuan sama: membangun Dharmasraya. Jangan justru membuat masyarakat kehilangan kepercayaan,” tutupnya.
Plt Kepala Diskominfo, Bobby P. Riza, tidak menampik bahwa kabar yang beredar memang bersumber dari rilis resmi pihaknya.
“Ini kan rilis resmi dari kami. Saya rasa Pemkab wajib satu suara terkait hal ini,” ucapnya saat dihubungi via telepon, Kamis (28/8/2025) siang. (Dicka)
