Pati, kabarterdepan.com- Aksi unjuk rasa besar-besaran pada 13 Agustus kemarin berimbas pada sejumlah proyek pembangunan di kabupaten Pati.
Pasalnya, Bupati Pati membatalan kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2).
Rencana rehabilitasi 12 ruas jalan di Kabupaten Pati pada anggaran perubahan tahun 2025 nampaknya harus ditunda lantaran tambahan anggaran yang diperoleh dari PBB-P2 yang semestinya digunakan untuk perbaikan infrastruktur tidak tersedia.
Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Pati, Hasto Utomo, mengaku ada 12 ruas jalan yang terdampak, padahal ke 12 jalan tersebut sebenarnya masuk kategori darurat untuk segera diperbaiki karena kondisinya sudah banyak dikeluhkan masyarakat.
Namun, akibat pembatalan kenaikan PBB-P2, rehabilitasi harus ditunda dan baru akan diprioritaskan kembali pada tahun anggaran 2026.
“Jalan-jalan itu memang sudah rusak parah. Misalnya ruas Tlogowungu–Sitiluhur di depan SD Purwosari, kemudian Winong–Jakenan di Desa Tambahmulyo, juga Tambakromo–Mojomulyo. Semua sudah sangat darurat,” ungkapnya saat ditemui di kantornya, Senin (25/8/2025).
“Karena PBB batal naik, otomatis anggaran perubahannya juga batal. Kami sudah koordinasi dengan Kepala DPUPR dan Pak Bupati agar diprioritaskan di tahun 2026,” lanjutnya.
Adapun 12 ruas jalan yang batal direhabilitasi, yakni Tegalarum – Tegalwero (1,5 km), Pakis – Gunungwungkal (1 km), Bedug – Durensawit (1 km) dan Kayen – Buloh (1 km).
Selain itu ada jalan Tlogowungu – Sitiluhur (1 km), Wedarijaksa – Jetak (1 km), Raci – Ngening (1 km), Tambakromo – Mojomulyo (1,6 km), inong – Jakenan, Glonggong – Guyangan, Kayen – Tambakromo dan Rehabilitasi dan pembongkaran median Jalan Ahmad Yani Pati
Tak hanya jalan, pembatalan anggaran perubahan 2025 juga berdampak pada tertundanya rehabilitasi plafon ruang perawatan RSUD RAA Soewondo, pemeliharaan halaman Pasar Puri Pati, serta pembangunan drainase di ruas Tambakromo–batas Grobogan.
Dengan kondisi ini, masyarakat diharapkan bersabar menunggu hingga 2026, mengingat sejumlah ruas jalan tersebut tetap masuk prioritas utama perbaikan infrastruktur Kabupaten Pati. (Yusuf)
