Pati, kabarterdepan.com – Tekanan publik yang terus menguat serta desakan dari sejumlah fraksi di DPRD Kabupaten Pati akhirnya mendorong lembaga legislatif tersebut menyepakati pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut kebijakan Bupati Pati, Sudewo, yang dianggap kontroversial.
Keputusan ini diambil dalam rapat paripurna yang digelar pada Selasa (13/8/2025), menyusul aksi demonstrasi yang berhasil menembus dan menduduki Gedung DPRD Pati.
Ketua DPRD Pati, Ali Badrudi, resmi mengetuk palu sebagai tanda dimulainya penggunaan hak angket DPRD. Proses ini menjadi langkah awal untuk membentuk pansus yang bertugas menyelidiki dugaan pelanggaran kebijakan oleh Bupati Sudewo.
“Rapat paripurna ini menyikapi usulan terkait kebijakan Bupati Pati. Pengembangan akan dilakukan melalui pembentukan pansus untuk mengusut lebih jauh,” ujar Ali.
Beberapa fraksi secara terbuka juga menyuarakan dukungan terhadap langkah ini. Ketua Fraksi PKS, Narso, menyoroti persoalan dalam pengisian jabatan direktur RSUD Soewondo serta pergeseran anggaran tahun 2025 yang dinilai tidak transparan.
“Masalah utama yang kami soroti adalah proses pengangkatan direktur rumah sakit serta pengelolaan anggaran yang terkesan tidak melibatkan DPRD,” ungkap Narso.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Demokrat, Joni Kurnianto, menyebut tindakan Bupati sudah melenceng dari sumpah jabatan dan menimbulkan kegaduhan publik.
Fraksi Gerindra melalui anggotanya, Yeti Kristanti, mendorong penggunaan hak angket sebagai mekanisme untuk menjamin transparansi dan kondusivitas dalam pemerintahan daerah.
“Hak angket adalah langkah konstitusional agar jalannya pemerintahan di Pati tetap sesuai dengan prinsip keterbukaan,” kata Yeti.
Dukungan juga datang dari Fraksi PKB. Anggota DPRD, Mahdun, menyinggung kebijakan kenaikan PBB-P2 yang sempat diterapkan dan kemudian dibatalkan karena penolakan warga.
“Kebijakan itu sudah cukup menunjukkan bahwa Bupati tidak berpihak pada masyarakat,” ujarnya.
Di tengah meningkatnya tekanan, Bupati Pati, Sudewo, sempat menemui para demonstran yang memadati kompleks Gedung DPRD. Dalam pertemuan itu, ia menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi.
Meski demikian, langkah pemakzulan kini telah memasuki babak baru. DPRD menegaskan bahwa pansus akan bekerja sesuai prosedur dan regulasi, termasuk mendalami seluruh kebijakan yang dinilai bermasalah.(Masrikin)
