Nasional, Kabarterdepan.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti persoalan gaji guru dan dosen di Indonesia yang dinilai masih kecil.
Dalam sebuah forum diskusi kebijakan pendidikan, ia menegaskan bahwa kesejahteraan tenaga pendidik menjadi salah satu kunci kualitas pendidikan, namun pembiayaannya perlu dipikirkan bersama, tidak hanya mengandalkan anggaran negara.
“Banyak di media sosial saya selalu mengatakan menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya nggak besar, ini salah satu tantangan bagi keuangan negara. Apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat,” ujar Sri Mulyani dalam ujar Sri Mulyani dalam acara Konvensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia, Kamis (7/8/2025).
Menurut data Kementerian Keuangan, belanja pendidikan Indonesia telah mencapai lebih dari 20% APBN setiap tahunnya, setara ratusan triliun rupiah.
Namun, porsi besar anggaran tersebut terserap untuk belanja pegawai, termasuk gaji guru dan dosen, sehingga ruang untuk peningkatan kesejahteraan sering kali terbatas.
Sri Mulyani mengungkapkan, beberapa negara menerapkan kombinasi pembiayaan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk meningkatkan gaji tenaga pendidik.
Dengan begitu, kualitas pengajaran dapat meningkat tanpa membebani keuangan negara secara berlebihan.
“Pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Kita perlu inovasi pembiayaan agar guru dan dosen mendapatkan imbalan yang layak, sekaligus menjaga kualitas pendidikan,” tambah Sri Mulyani.
Pernyataan Sri Mulyani ini memicu perdebatan publik. Sebagian pihak menilai pemerintah harus tetap menjadi penanggung jawab utama gaji guru dan dosen sebagai bentuk penghargaan terhadap peran mereka.
Namun, ada pula yang setuju perlunya kolaborasi pembiayaan demi menjaga keberlanjutan sistem pendidikan.
Isu kesejahteraan guru dan dosen diyakini akan menjadi pembahasan penting dalam perumusan kebijakan pendidikan ke depan, terutama di tengah tuntutan peningkatan mutu SDM menuju Indonesia Emas 2045. (Izhah)
