Bekasi, Kabarterdepan.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi menyoroti dugaan pemotongan insentif pegawai yang dilakukan oleh Kepala Puskesmas Jatiluhur. Pemotongan insentif sebesar 7 persen tersebut menuai kecaman dari DPRD Kota Bekasi.
Wakil Ketua II DPRD Kota Bekasi, Faisal, mengungkapkan bahwa pemotongan insentif tersebut tidak dapat ditoleransi dan harus ada sanksi tegas kepada Kepala Puskesmas Jatiluhur.
“Kepala Daerah harus mengambil sikap atas kejadian ini dan saya meminta untuk dilakukan pemecatan kepada Kepala Puskesmasnya,” tegas Faisal, Rabu (30/7/2025).
Faisal juga meminta Dinas Kesehatan Kota Bekasi untuk melakukan monitoring kepada seluruh Puskesmas agar tidak terjadi lagi hal yang sama.
“Dinas Kesehatan harus memastikan bahwa tidak ada lagi pemotongan insentif pegawai di Puskesmas lainnya,” imbuhnya.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Adelia Sidik, juga sepakat dengan Faisal bahwa Walikota Bekasi harus memberikan sanksi tegas kepada Kepala Puskesmas Jatiluhur.
“Sanksi tegas harus diambil oleh Kepala Daerah jangan sampai terjadi lagi di Puskesmas lainnya,” pungkas Adelia.
Dengan demikian, DPRD Kota Bekasi mendesak Pemerintah Kota Bekasi untuk mengambil tindakan tegas terhadap Kepala Puskesmas Jatiluhur dan memastikan bahwa hak-hak pegawai Puskesmas tidak lagi dilanggar. (Yanso)
