Kabupaten Mojokerto, Kabarterdepan.com – Paguyuban Kepala Desa (PKD) Kabupaten Mojokerto menunjukkan komitmen kuatnya dalam mendukung pembangunan daerah dengan menggelar rapat konsolidasi di Resto Den Bei, Desa Kembangringgit, Kecamatan Pungging pada Kamis (24/7/2025).
Pertemuan ini tidak sekadar ajang silaturahmi, melainkan upaya konkret untuk memperkuat soliditas dan kekompakan di antara para pemimpin desa se-Kabupaten Mojokerto.
Inisiatif ini mendapat sambutan positif, sebagaimana diungkapkan oleh Humas PKD Kabupaten Mojokerto Endik Sugianto, S.H.
Endik Sugianto menegaskan bahwa PKD bertekad menjadi wadah yang kredibel dan dipercaya oleh pemerintah daerah. Tujuan utamanya adalah berpartisipasi aktif dalam mewujudkan visi Bupati Mojokerto untuk menciptakan daerah yang lebih maju, adil, dan makmur.
Baginya, keberhasilan seorang kepala daerah tercermin dari kemampuan memberdayakan setiap potensi yang dimiliki desa di wilayahnya.
“Rapat konsolidasi ini krusial agar ke depan PKD semakin kokoh dan terpadu. Kami ingin menjadi mitra yang dapat diandalkan pemerintah dalam mencapai Mojokerto yang progresif dan sejahtera karena indikator keberhasilan bagi bupati adalah sejauh mana potensi setiap desa dapat diberdayakan,” ujar Endik.
Lebih lanjut, Endik, yang juga dikenal sebagai panglima organisasi HMN, menyoroti adanya perubahan fundamental dalam sistem penyaluran Bantuan Keuangan (BK) Desa.
Ia menyatakan bahwa proses distribusi BK kini jauh lebih adil dan berbasis kebutuhan riil masyarakat, bukan lagi dipengaruhi oleh kedekatan personal atau “like and dislike.”
“Kami tidak ingin membahas masa lalu. Yang jelas, pemberian BK saat ini benar-benar didasarkan pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat di masing-masing desa. Ini bukan lagi soal kepentingan lain, apalagi preferensi pribadi. Ini adalah perbedaan mendasar antara pola yang lalu dengan sistem pemerintahan saat ini,” jelasnya.
Menurut Endik, kini terdapat indikator yang transparan dalam penyaluran BK. Bantuan diprioritaskan untuk desa-desa yang belum pernah menerima dukungan finansial di masa pemerintahan sebelumnya, atau desa yang dalam dua tahun terakhir tidak mendapatkan BK.
Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan pemerataan dan mencegah adanya desa yang terus-menerus menerima bantuan sementara yang lain terabaikan.
“BK sekarang diberikan kepada desa-desa yang belum tersentuh bantuan pada periode sebelumnya, atau yang dalam dua tahun terakhir belum pernah mendapatkan BK. Ini memastikan tidak ada ketimpangan, di mana satu desa terus-menerus mendapat bantuan sementara yang lain tidak,” tambah Endik.
Endik juga mengemukakan bahwa sejak dilantiknya Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra (Gus Barra), PKD memang secara sengaja dibentuk untuk menjadi mitra strategis pemerintah daerah.
Peran PKD adalah mengawal implementasi visi dan misi kepala daerah demi tercapainya kesejahteraan yang merata di seluruh desa.
“PKD ini memang memiliki keselarasan dengan visi dan misi Gus Barra. Kami siap sepenuhnya untuk mengawal setiap target beliau demi kemakmuran masyarakat desa,” pungkas Endik. (*)
