Yogyakarta, kabarterdepan.com – Sebagai daerah berjuluk Kota Pendidikan, kondisi mencengangkan justru terjadi di Yogyakarta terkait disparitas partisipasi pelajar yang mengenyam bangku kuliah. Masalah tersebut menjadi sorotan DPRD DIY yang melihat Yogyakarta perlu ditinjau kembali sebagai rujukan etalase pendidikan nasional.
Ketua Komisi D DPRD, RB Dwi Wahyu Budiantoro menyampaikan bahwa partisipasi anak yang mengenyam bangku kuliah disebutnya tidak sampai 15 persen. menurutnya, permasalahan tersebut tidak semata karena kemiskinan.
Ia menyampaikan pihaknya bersama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY mencari tahu penyebab rendahnya angka kuliah. Bahkan pihaknya juga telah bekerjasama dengan mengadakan program beasiswa melalui Beasiswa Istimewa dengan memanfaatkan Dana Keistimewaan (Danais).
Kendati begitu, ia menyampaikan hingga saat ini baru Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) dan Universitas Gunungkidul yang sementara ini dapat menampung calon mahasiswa. Terbatasnya program dan jumlah kuota juga masih menjadi persoalan.
“Dais sendiri (kuota beasiswa) hanya 100 penerima. Selain itu yang saya kritisi kenapa harus D4, kenapa tidak sekalian S1 dan kenapa hanya di beberapa universitas UNY dan Universitas Gunungkidul,” katanya saat jumpa pers di ruang Lobby DPRD DIY, Danurejan, Kota Yogyakarta, Rabu (16/7/2025).
Dirinya menyebut perlu ada terobosan baru dengan menjalin kerjasama secara lebih luas dengan berbagai kampus di DIY. “Supaya banyak pilihan, jangan sampai anak-anak kuliah di suatu universitas yang sebenarnya nggak pas walaupun karena gratis, namun menjalani nya dengan terpaksa,” katanya.
Ia menambahkan saat ini tingkat pendidikan SD mencapai 22,27 persen dan sekolah menengah mencapai 35,96 persen. Selebihnya, Dwi menyebut masyarakat DIY mengalami putus sekolah.
Dwi menyebutkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) DIY pada tahun 2024 terkait kondisi rendahnya pendidikan menjadi salah satu penyebab kemiskinan di wilayah perkotaan.
“Ternyata di kota ngeri juga, kayaknya seperti informasi serba cepat dan gaya hidup yang berbeda dengan kabupaten,” ujarnya.
Tidak hanya itu, masalah lain yang kerap muncul datang dari data sosial yang telat ter-update dari stakeholder terkait, yang menjadikan kantong kemiskinan sebagai salah satu indikator penentu kelayakan dalam mendapatkan bantuan pemerintah.
Dwi menyampaikan paradigma tersebut sebagai indikator penerima Beasiswa Istimewa perlu diubah karena permasalahan rendahnya jumlah mahasiswa di Yogyakarta bukan hanya persoalan kemiskinan.
“Maka jangan sampai kantong kemiskinan menjadi parameter programnya ke situ, jangan tersandera ke situ. Dalam perspektif pendidikan saya ingin ada peningkatan partisipasi anak-anak di DIY untuk sekolah,” katanya. (Hadid Husaini)
