Jakarta, Kabarterdepan.com – Rapat Kerja Komisi X DPR RI bersama Menteri Kebudayaan di Gedung DPR RI, Rabu (3/7/2025), berlangsung emosional.
Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, mempertanyakan penggunaan istilah “massal” pada tragedi pemerkosaan dalam peristiwa kerusuhan Mei 1998.
Meskipun ia mengakui bahwa kasus pemerkosaan terjadi, ia merasa keberatan jika diksi “massal” digunakan tanpa bukti yang menunjukkan bahwa peristiwa tersebut dilakukan secara sistematis dan terstruktur.
“Itu menurut pendapat saya pribadi soal diksi massal, massal itu sangat identik dengan terstruktur dan sistematis. Ada perkosaan massal di Nanjing oleh tentara Jepang, korbannya diperkirakan 100.000 sampai 200.000, di Bosnia itu antara 30.000 sampai 50.000. Nah, di kita, saya tidak menegasikan bahwa itu terjadi, dan saya mengutuk dengan keras,” kata Fadli Zon.
Ia juga menyinggung soal minimnya dokumentasi dan bukti hukum terkait peristiwa tersebut.
“Kalau ada fakta-fakta terkait hukum atau pendokumentasian, saya kira tidak ada masalah. Nah, semua kan ada fakta-faktanya secara hukum dan final misalnya di mana pelakunya,” ujarnya.
Fadli bahkan menyatakan kesiapannya untuk berdiskusi secara terbuka sebagai seorang sejarawan.
“Saya siap sebagai seorang sejarawan dan peneliti untuk mendiskusikan ini. Saya sudah diskusi ini 20 tahun lebih dengan mengkonfrontasi ini di televisi dan di berbagai tempat. Tidak denial sama sekali dan kita sangat menghormati,” lanjutnya.
Dalam penjelasan lebih lanjut, ia merujuk laporan investigasi Majalah Tempo tahun 1998, yang menurutnya juga menghadapi kesulitan dalam mencari korban pemerkosaan.
“Sebagai contoh pada awal-awal reformasi di dalam perdebatan pada waktu itu, baca Majalah Tempo yang baru terbit tahun 98, dibaca di sini dan bisa dikutip bagaimana mereka juga melakukan investigasi soal pemerkosaan massal itu ada kesulitan, Sidney Jones mengatakan tidak ketemu satu orang pun korban,” bebernya sambil menunjukkan Majalah Tempo.
Ia pun menyinggung narasi tertentu dalam pemberitaan masa lalu yang menurutnya bisa memicu konflik horisontal.
“Misalnya sebagai contoh dalam salah satu tulisan ditulis sebelum melakukan perkosaan massal mereka meneriakkan Allahu Akbar, ada ditulis di Majalah Tempo, ini kan mengadu domba. Begitu juga mereka yang melakukan perkosaan massal itu berambut cepak arahnya ke militer. Kita tidak ingin ini menjadi narasi adu domba,” tegasnya.
Pernyataan itu sontak memancing reaksi keras dari anggota Komisi X, terutama dua legislator dari Fraksi PDI Perjuangan. Suasana ruang rapat mendadak berubah menjadi emosional. Wakil Ketua Komisi X DPR RI My Esti Wijayati tak kuasa menahan tangis dan langsung menginterupsi Fadli Zon.
“Pak Fadli Zon ini bicara kenapa semakin sakit ya soal pemerkosaan. Mungkin sebaiknya tidak perlu di forum ini, Pak, karena saya pas kejadian itu juga ada di Jakarta, sehingga saya tidak bisa pulang beberapa hari,” ucap Esti dengan suara terbata-bata.
Ia menilai penjelasan Fadli yang terlalu teoretis justru menyakiti para penyintas dan menunjukkan kurangnya empati terhadap korban.
“Ini semakin menunjukkan Pak Fadli Zon tidak punya kepekaan terhadap persoalan yang dihadapi korban pemerkosaan. Sehingga menurut saya, penjelasan Bapak yang sangat teori seperti ini, dengan mengatakan Bapak juga aktivis pada saat itu, itu justru akan semakin membuat luka dalam. Jadi intinya memang peristiwa itu terjadi,” sambungnya.
Aanggota Komisi X lainnya dari PDIP, Mercy Chriesty Barends, ikut menyela dengan mata berkaca-kaca. Ia menyoroti betapa beratnya perjuangan untuk mendokumentasikan testimoni korban.
“Begitu banyak perempuan Indonesia yang diperkosa dan menjadi rampasan perang pada saat Jepang. Pada saat dibawa ke Tribunal Court ada kasus, tapi tidak semua, apa yang terjadi pada saat itu pemerintah Jepang menerima semua,” katanya.
“Kita bangsa sendiri kenapa begitu berat menerima ini? Ini kalau saya bicara sakit, Pak. Saya termasuk bagian juga yang ikut mendata testimoni (korban). Testimoni sangat menyakitkan kita bawa dalam desingan peluru,” lanjutnya. (Riris*)
