Alami Tren Penurunan Kemiskinan, Pemkab Gunungkidul Perketat Monitoring dan Pemanfaatan Data 

Avatar of Redaksi

 

Screenshot 20250620 133300
Evaluasi Tahun 2024 dan rencana aksi penanggulangan kemiskinan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 yang dilaksanalan bersama OPD, Kapanewon dan BUMD di Ruang Handayani Setda Gunungkidul, Kamis (19/6/2025). (Pemkab Gunungkidul for kabarterdepan.com) 

Gunungkidul, kabarterdepan.com – Angka kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul mengalami tren penurunan dalam 5 tahun terakhir.

Hal tersebut dapat terlihat saat tahun 2024 angka kemiskinan menurun 0,42 persen dibandingkan dengan tahun 2023 meskipun masih di atas rata-rata di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebesar 10,83 persen.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Gunungkidul Arif Alfian menyampaikan pihaknya telah melakukan rencana penanggulangan kemiskinan di tahun 2025.

Pentingnya konsistensi, integrasi, dan kolaborasi berbagai pihak dalam menjalankan program menurutnya upaya untuk bisa terus menekan angka kemiskinan ekstrem secara berkelanjutan.

Ia menyampaikan bahwa kemiskinan tidak bisa diselesaikan oleh satu institusi saja. “Kita membutuhkan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, serta masyarakat sipil untuk mencapai target penghapusan kemiskinan ekstrem,” katanya pasa Kamis (19/6/2025).

Program-program prioritas berupaya untuk digalakkan seperti pembangunan jembatan sehat dan septik tank aman, bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), instalasi air minum bagi keluarga miskin.

Ada juga subsidi iuran BPJS bagi masyarakat tidak mampu, bantuan sosial permakanan, serta beasiswa dan pelatihan kerja bagi UMKM dan pencari kerja.

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi landasan untuk melakukan verifikasi terhadap warga miskin disesuaikan dengan program yang dijalankan

“Kami juga kerja sama dengan Kementerian Koordinator PMK, CSR swasta, hingga KKN tematik dari perguruan tinggi,” paparnya.

Beberapa Kapanewon menjadi wilayah yang diprioritaskan dalam program penanggulangan kemiskinan tahun 2025 antara lain Gedangsari, Saptosari, Playen, Semin, Ponjong, Tepus, dan Rongkop.

Wilayah-wilayah tersebut menjadi prioritas berdasarkan 8 indikator diantaranya jumlah penduduk miskin, Kalurahan rawan pangan, rumah tidak layak huni (RTLH), hingga akses sanitasi yang membutuhkan penanganan intensif.

Berbagai gerakan inovatif juga mencari pendekatan yang diterapkan oleh kemandirian masyarakat dengan diadakannya solidaritas berbagi sarapan untuk lansia dan penyandang disabilitas terlantar.

Bayangan kemiskinan yang masih menghantui Bumi Handayani disebutnya perlu dihadapi dengan strategi yang matang dengan memanfaatkan data dan monitoring yang ketat.

Arif yakin kemiskinan dapat ditekan dengan kerja keras dari smeua pihak. “Kami memiliki target, tidak hanya mengentaskan kemiskinan namun juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” katanya. (Hadid Husaini)

Responsive Images

You cannot copy content of this page