Blora, Kabarterdepan.com – Fenomena minimnya peserta didik baru di sejumlah Sekolah Dasar (SD) negeri di Kabupaten Blora menjadi perhatian serius Dewan Pendidikan setempat.
Anggota Dewan Pendidikan Blora, Sugi Rusyono, menyebut kondisi ini perlu segera diatasi dengan langkah strategis, baik dari sisi kebijakan maupun kualitas sumber daya manusia (SDM) pendidik.
“Salah satu solusi yang bisa ditempuh adalah melakukan re-grouping sekolah, sekaligus meningkatkan kualitas tenaga pendidik di SD negeri,” kata Sugi, Rabu (18/06/2025).
Menurutnya, peningkatan kualitas guru menjadi faktor penting agar SD negeri kembali diminati masyarakat. Tidak hanya soal kemampuan mengajar, tetapi juga pola pikir dan pendekatan yang diterapkan oleh guru di dalam dan luar kelas.
“Pola pikir guru harus diubah. Jangan lagi berpikir kalau sekolah negeri pasti otomatis dapat murid. Sekarang semua butuh inovasi, kreativitas, dan semangat melayani,” tegasnya.
Sugi menambahkan, guru kelas sebaiknya memiliki kemampuan komunikasi yang baik serta sikap humanis terhadap siswa, orang tua, dan lingkungan sekitar sekolah. Hal ini diyakini bisa memperbaiki citra sekolah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.
“Beberapa sekolah bisa bertahan karena gurunya komunikatif dan perhatian ke murid. Itu yang membuat orang tua lebih yakin untuk menyekolahkan anaknya,” ungkapnya.
Ia bahkan mencontohkan kasus seorang siswa yang enggan bersekolah di SD negeri di desanya sendiri karena sikap guru yang kurang ramah dan tidak disiplin.
“Ada anak yang menolak sekolah di desanya karena guru kelas 1 mengajar seenaknya. Akhirnya dia memilih sekolah lain yang lebih jauh,” kata Sugi.
Selain peningkatan kualitas guru, koordinasi antara sekolah dan pemerintah desa (Pemdes) juga dianggap penting. Ia menilai kepala desa dapat berperan aktif mensosialisasikan keberadaan SD negeri di wilayahnya kepada warganya.
“Sudah ada beberapa kades yang melakukan pendekatan ini, mereka mendatangi SD desa lain dan meminta agar warga mempertimbangkan mendaftar di SD terdekat,” terangnya.
Langkah itu, menurutnya, menjadi cara untuk menjaga agar SD negeri di desa tetap memiliki jumlah siswa yang mencukupi dan tidak ditutup.
Terakhir, Sugi juga menyampaikan bahwa re-grouping sekolah tetap menjadi opsi yang perlu dipertimbangkan ke depan, terutama jika jumlah siswa terus menurun.
“Re-grouping bisa jadi pilihan, tapi tetap harus mempertimbangkan aspek kewilayahan dan kenyamanan anak,” pungkasnya. (Fitri)
