
Kota Mojokerto, Kabarterdepan.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto mangadakan rapat koordinasi lintas sektor dalam rangka percepatan eliminasi (Tuberkulosis) TB serta pengendalian (Demam Berdarah Dengue) DBD di Sabha Mandala Tama, Kamis (12/06/2026).
Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, Sekretaris Daerah (Sekda) Gaguk Tri Prasetyo, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kota Mojokerto, Kepala Dinas BPKB Kota Mojokerto, dan para jajaran forkopimda.
Gaguk mengatakan bahwa kasus TB ditargetkan pada tahun 2030 di tingkat Nasional, targetnya sebanyak 65 kasus per 100.000 penduduk atau angka kematian sebanyak 6 jiwa per 100.000 penduduk.
“Sedangkan pada saat ini perbulan Juni tepatnya 10 Juni 2025 kasus TBC yang ditemukan di Kota Mojokerto ditemukan sebanyak 353 kasus, dan angka ini didapatkan dari laporan baik itu rumah sakit maupun puskesmas yang ada di Kota Mojokerto,” ungkapnya
Kasus Tuberkulosis Bukan Hanya di Kora Mojokerto
Gaguk menambahkan bahwa 353 kasus TBC bukan hanya di Kota Mojokerto saja Melainkan ada di luar Kota Mojokerto juga.
“353 tersebut adalah pasien yang berasa dari Kota Mojokerto maupun dari luar Kota Mojokerto. Yang dari Kota Mojokerto sebanyak 137 kasus, yang dari luar Kota Mojokerto sebanyak 201 kasus,” imbuhnya
Dari tahun 2020 – 2024 TB yang sensitif obat mengalami peningkatan tahun 2020 ada 544 kasus dan terakhir di tahun 2024 ada 947 kasus, angka tersebut didapatkan dari hasil laporan baik dari Kota Mojokerto maupun luar Kota Mojokerto.
Sebelum tahun 2030 untuk Kota Mojokerto ditargetkan menurun hingga 88 kasus, angka ini didapat dari konferensi, untuk nasional ditargetkan 65 kasus per 100.000 penduduk, Kota Mojokerto ada 140 sekian penduduk maka ditargetkan 88 kasus.
Sapaan akrab Ning Ita mengatakan bahwa Negara Indonesia menjadi peringkat kedua dengan jumlah kasus TB sedunia. Kondisi ini menjadi perhatian serius dari Pemerintah Republik Indonesia (RI) yang tentu saja kesuksean untuk bisa mengeliminer angka penyakit TBC yang diderita oleh masyarakat kita dibutuhkan komitmen bersama sampai dengan tingkat desa.
“Tidak hanya Kementrian Kesehatan tapi menugaskan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota bahkan sampai tingkat desa diberikan target, karena kondisinya serius,” ungkapnya.
Menurut Ning Ita yang paling penting baginya yaitu pegurangan kasus bukan penemuan kasus dan berapapun kasus yang ditemukan wajib disembuhkan.
“Bagi saya yang paling penting dari itu semua, seperti kasus 2023-2024 pengurangannya atau eliminasi bukan penemuan kasusnya, berapa bnyak kita temukan itu wajib bisa kita sembuhkan kita lakukan pendekatan semaksimal mungkin agar mereka mau berobat,” pungkasnya. (Astrid)
