Opini, Kabarterdepan.com – Sulit diakui jika seorang pemimpin kok tidak punya sosial media untuk membranding diri mereka sendiri. Popularitas demi membangun citra diri pasti sangat penting bagi seorang pemimpin bahkan kalau bisa ditonjolkan ke publik jika memang baik.
Publik wajib tahu bahwa ini loh pemimpin yang mencerminkan sikap seperti ini, membawa nilai luhur seperti ini, idealismenya seperti ini, bervisi seperti ini, serta mempunyai program unggulan seperti ini. Maka menjadi hal utama bagi seorang pemimpin untuk memiliki media sosial.
Dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai sosok figur sentral yang bertanggung jawab terhadap suatu wilayah dalam skala yang besar hadirnya media sosial menjadikan komunikasi serasa lebih dekat dengan rakyatnya.
Di sana rakyat dapat langsung menyampaikan keluh kesah tentang permasalahan, bahkan bonus memberikan saran solusi terhadap suatu permasalahan.
Selain itu media sosial juga sebagai wadah baru bagi para pemimpin untuk mendapat apresiasi atas kinerjanya, tapi oh tapi tidak menampik kemungkinan juga dengan sebaliknya (hujatan).
Bukan bagaimana cara seorang pemimpin memanfaatkan media sosial sebagai wadah dokumentasi kinerjanya, dan bukan pula mengenai persoalan hak dilarangnya seorang pemimpin mempunyai sosial media tetapi tujuan makna atau substansi dari penggunaan sosial media oleh seorang pemimpin.
Apakah ini benar murni bekerja dengan transparansi atau hanya pencitraan semata agar menarik simpati publik?
1. Gaya Kerja Baru Seorang Pemimpin
Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, di zaman saat ini gaya kerja seorang pemimpin telah berubah sejak hadirnya media sosial. Jika dahulu kita hanya bisa mengetahui agenda atau pula kegiatan seorang pemimpin melalui media resmi yang disampaikan oleh juru bicara atau informan tertentu, saat ini informasi itu lebih mudah diakses.
Kita hanya perlu staytuned media sosial mereka, baik akun pribadi, akun instansi, maupun akun pendukung lainnya. karena setiap kegiatan yang dilakukan oleh seorang pemimpin setidaknya didokumentasikan dan diunggah ke media sosial.
Pola bentuk kontennya juga cenderung hampir sama, seperti konten video atau foto cuplikan kegiatan seremonial, konten ucapan hari-hari bersejarah, konten kegiatan rapat, konten sidak, konten terjun langsung memecahkan suatu permasalahan, serta tidak jarang juga konten kehidupan pribadi seperti keluarga dan hobby.
Konten-konten tersebut dibumbui dengan keterangan naratif yang menceritakan tentang kegiatan terkait, terkadang ditambah harapan dan pesan kepada publik.
2. Substansi, Transparansi atau Pencitraan
Tidak ada yang perlu dikhawatirkan jika memang tujuan mereka memanfaatkan media sosial sebagai bentuk transparansi dalam bekerja, tapi akan greget kalau misalkan hanya untuk pencitraan semata.
Melakukan kegiatan sosial ini itu, giat sidak berantas masalah ini itu, memamerkan perilaku baik sama rakyat yang sungguh aduhai, seakan akan membuat citra sebaik mungkin untuk mendapat simpati dan respon positif publik.
Padahal di belakang layar kamera diem-diem ngumpetin uang rakyat, tidak ada angin tidak ada hujan tiba-tiba ketangkep KPK.
Branding dan citra baik yang dibangun dan disiarkan di media sosial hanyalah untuk memoles cover pribadi seorang pemimpin tampak baik dan bermoral di mata publik. Palsu sekali! Bukan itu yang diharapkan oleh publik!
Media sosial bagi pemimpin ialah hanya sebatas ini media sosialnya, hanya sebatas wadah menyampaikan informasi kepada publik. Tolak ukur keberhasilan seorang pemimpin tetaplah pada aksi nyata, kebijakan, program-program, visi dan misi.
Bukanlah dari bagus tidaknya media sosialnya, banyaknya jumlah followersnya, ataupun estetik tidaknya postingan yang diunggahnya. Melainkan bagaimana cara pemimpin menyelesaikan masalah ekonomi, pendidikan, kemiskinan, pembangunan infrastruktur, masalah lingkungan, korupsi, keamanan, membasmi kriminalitas, kemacetan, dan sebagainya.
Jika seorang pemimpin mengutamakan peforma visual ketimbang aksi nyata untuk memecahan masalah melalui kebijakan atau program yang dicanangkan itu pemimpin yang hanya mengejar popularitas saja.
Kalaupun saya diberi dua pilihan, memilih seorang pemimpin yang hasil kerja bagus tapi diam-diam tanpa publikasi minim siar di sosial media atau memilih seorang pemimpin yang mengedepankan sosial media sebagai unjuk kinerja tapi hasil kerjanya gitu gitu aja yaa saya akan pilih pilihan yang pertama. Karena juga hasil kerja yang bagus akan disiarkan oleh banyak media bukan hanya dari media yang menyokong pemimpin itu sendiri.
Terakhir saya tekankan lagi melalui artikel opini ini bahwa memang penting suatu media sosial hadir bagi pemimpin zaman ini.
Saya senang! Keuntungannya bagi seorang pemimpin ialah dalam membangun citra, menyampaikan informasi, serta sarana mendekatkan diri dengan rakyat, sarana efektif untuk menunjukkan transparansi kerja, menyerap aspirasi publik, serta memperoleh apresiasi dan kritik.
Akan tetapi potensi bahaya yang perlu diperhatikan adalah ketika seorang pemimpin menjadikan media sosial sebagai alat pencitraan demi popularitas, mengejar respon positif publik tanpa diimbangi aksi nyata yang berarti.
Seorang pemimpin walaupun tanpa media sosial haruslah memiliki integritas dalam melayani rakyat, memberikan yang terbaik bagi suatu wilayah.
Karena sekali lagi keberhasilan seorang pemimpin sejatinya tidak diukur dari tampilan media sosial, tetapi dari kebijakan, program, dan aksi nyata dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi. (*)
Penulis Gian Alfianuddin, Video Editor Kabar Terdepan
