Blora, Kabarterdepan.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora, menyatakan kesiapannya mendukung pendirian Sekolah Rakyat di Blora, dengan menyediakan lahan seluas 5 hektare di satu titik.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Blora, Luluk Kusuma Agung Ariadi, Rabu (23/4/2025).
“Lokasi prioritas Sekolah Rakyat Blora berada di Kecamatan Jepon, dan alternatifnya di Kecamatan Cepu. Keduanya memiliki luasan lima hektare,” ungkap Luluk.
Luluk menjelaskan, pembangunan sekolah rakyat akan memanfaatkan aset tanah milik Pemkab Blora, yang telah bersertifikat atas nama pemerintah daerah. Persyaratan tersebut menjadi syarat utama dari Kementerian Sosial untuk mendirikan sekolah rakyat.
“Penyiapan lahan, sertifikat tanah, dan dokumen dari Dinas PUPR sudah siap. Dokumen lainnya seperti PBG dan izin lingkungan akan segera menyusul,” jelasnya.
Menurut Luluk, prosedur survei dari Kementerian Sosial telah dilakukan. Saat ini pihaknya masih menunggu hasil resmi dari survei tersebut.
“Kita sedang masuk pada tahap percepatan pembentukan Sekolah Rakyat di Blora,” tambahnya.
Dalam survei tersebut, tim kementerian juga meninjau ketersediaan fasilitas pendukung, seperti jaringan listrik, sumber air, dan akses jalan ke lokasi.
“Untuk lokasi di Jepon sudah sangat siap. Semua fasilitas pendukung sudah tersedia,” ujarnya.
Luluk menambahkan, status lahan Sekolah Rakyat tetap milik Pemkab Blora. Walaupun nantinya gedung dibangun oleh kementerian, mekanisme hibah bangunan akan dilakukan agar pengelolaan tetap oleh Pemkab.
“Lahan tidak dalam sengketa dan benar-benar milik Pemkab. Setelah gedung dibangun oleh kementerian, akan dilakukan hibah bangunan ke Pemerintah Kabupaten Blora,” tutupnya. (Fitri).
