Mojokerto, Kabarterdepan.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto menghelat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang RKPD) Tahun Anggaran (TA) 2026 di Pendopo Graha Maja Tama, Kamis (27/03/2025).
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mojokerto, Bambang Eko Wahyudi, menjelaskan bahwa Musrenbang RKPD TA 2026 bertujuan untuk menyusun program dan kegiatan pembangunan daerah yang terintegrasi serta berkelanjutan.
“Hal ini penting untuk memastikan bahwa rencana pembangunan benar-benar mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Mojokerto,” ujar Bambang.
Hasil dari Musrenbang ini akan menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2026. Dengan perencanaan yang matang dan partisipatif, pembangunan di Kabupaten Mojokerto diharapkan lebih efektif serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Total usulan belanja mencapai Rp 3,85 triliun, dengan defisit anggaran sebesar Rp 1,03 triliun apabila semua usulan diakomodasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan prioritas belanja untuk pemenuhan kewajiban wajib, mandatori spending, serta program unggulan kepala daerah,” jelas Bambang Wahyudi.
Sementara, Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra, atau yang akrab disapa Gus Barra, dalam pemaparannya menyampaikan lima poin utama terkait pembangunan daerah ke depan.
“Permasalahan dan isu strategis, arah kebijakan pembangunan jangka panjang, tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD 2025-2029, prioritas pembangunan Kabupaten Mojokerto tahun 2026, serta tindak lanjut setelah Musrenbang ini,” ujar Gus Barra.
Dalam arah kebijakan pembangunan jangka panjang, periode 2025-2029 akan difokuskan pada peningkatan akses pelayanan dasar dan perlindungan sosial.
“Hilirisasi sumber daya alam melalui penyediaan infrastruktur berbasis teknologi serta penguatan investasi dengan kolaborasi integratif antarwilayah dan stakeholder juga menjadi prioritas,” tambahnya.
Selain itu, tata kelola pemerintahan yang kompeten dan berbasis digital akan menjadi penunjang utama dalam pemberdayaan masyarakat serta peningkatan kualitas layanan publik.
“Keamanan, ketertiban, supremasi hukum, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi juga menjadi faktor kunci dalam pembangunan Mojokerto yang lebih maju dan berkelanjutan,” kata Gus Barra.
Sebagai tema besar pembangunan tahun 2026, Pemkab Mojokerto menetapkan arah “Percepatan Transformasi Sosial, Ekonomi, dan Tata Kelola Pemerintahan Menuju Pusat Pemerintahan Baru yang Berkelanjutan”.
Tema tersebut dijabarkan dalam empat prioritas utama, yaitu peningkatan daya saing sumber daya manusia, penguatan ketahanan ekonomi daerah, pemerataan pembangunan infrastruktur, serta transformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital.
“Semua ini bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pelayanan publik serta menjadikan Kabupaten Mojokerto lebih maju, adil, dan makmur,” pungkas Gus Barra.
Diketahui, acara ini juga dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Mojokerto. (Innka / ADV)
