Sidoarjo, Kabarterdepan.com – Kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo terpilih, Subandi-Mimik Idayana diterpa isu tak sedap.
Kabar miring tersebut dihembuskan oleh puluhan pendemo, dari Aliansi Gerakan Sidoarjo Bersih (GSB) pada Senin siang (24/3/2025).
Mereka menggelar aksi di sejumlah titik. Di antaranya, Monumen Jayandaru (depan Alun-alun), depan Kantor DPRD, dan Pemkab Sidoarjo. Sepanjang aksinya, mereka memprotes adanya dugaan jual beli jabatan yang diduga mengisi posisi dewan pengawas (dewas) di RSUD Sidoarjo.
Selain itu, mereka juga menduga sosok yang ditempatkan sebagai dewas itu, merupakan tim pemenangan dari pasangan calon (paslon) saat masa kampanye. Yaitu, Mulyono, dilakukan oleh Bupati Sidoarjo Subandi.
“Kami merasa kecewa, sedih, dan marah. Bupati yang telah kalian pilih begitu untuk Sidoarjo,” kata orator dari atas mobil komando.
Aksi itu melibatkan sebuah mobil komando, bersama iring-iringan becak, serta spanduk ukuran 2 meter x 50 sentimeter, dan sejumlah poster bernada protes, yakni, Stop jual – beli “Jabatan” di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
Ada pula tulisan lain yang digoreskan dalam sebuah poster, seperti, Tuntaskan dan Hilangkan Praktik Jual Beli Jabatan, Lawan. Ini dibumbui gambar tangan mengepal, ukuran besar yang menutup hampir setengah halaman poster.
Atribut aksi tersebut mereka bentangkan sepanjang melakukan long march di sejumlah titik demonstrasi. Mereka pula saling bergantian melakukan orasi.
“Ya, bagaimana lagi. Padahal setiap kesempatan Bupati Sidoarjo (Subandi, Red) menyatakan komitmennya mewujudkan pemerintahan yang bersih. Tapi justru malah sebaliknya,” kata koordinator aksi Wahyu.
Sebelum membubarkan diri, aksi mereka mendapatkan tanggapan dari sejumlah anggota dan Ketua DPRD Sidoarjo. Mereka pun diberikan kesempatan melakukan audiensi di ruang rapat DPRD Sidoarjo. Dan menyampaikan sejumlah tuntutannya.
Mereka menyampaikan aspirasinya tentang dugaan praktik KKN itu. Sebab pengangkatan Mulyono dinilai kurang tepat. Mereka meminta agar DPRD bisa memberikan kepastian jawaban atas hal itu, mencopot Mulyono.
“Hari ini kami minta dewan (DPRD, Red) memeriksa bupati. Karena Mulyono tidak dapat dikatakan kompeten,” kata Shobur, koordinator aksi lain, di hadapan sejumlah anggota DPRD dalam agenda audiensi tersebut.
Sementara, DPRD Sidoarjo tetap menerima aduan disampaikan oleh pendemo. Mereka bakal segera melakukan kajian. Sebab, terkait pengangkatan itu tak ada pembahasan bersama DPRD.
“Jika pengawasan bagian dari dewan. Tapi, berkaitan dengan pelanggaran hukum menjadi kewenangan penegak hukum,” kata Ketua DPRD Abdillah Nasih, didampingi Wakil Ketua DPRD Kayan, dan anggota Komisi D dari Fraksi PKB, yang sekaligus mantan Ketua DPRD Sidoarjo Usman. (*)
