(Dokumen Damkar)
Blora, Kabarterdepan.com– Negara sedang berhemat melalui Inpres No 1 Tahun 2025. Imbas dari penghematan itu terjadi dibebeberapa sektor, salah satunya bensin mobil pemadam kebakaran (Damkar) di Kabupaten Blora yang dipangkas mencapai 50 persen.
Kepala Satpol PP dan Damkar Blora Pujo Catur Susanto menuturkan sesuai arahan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), total anggaran yang dipangkas pada tahun 2025 menacapai 10 persen atau Rp 1,1 miliar dari total anggaran.
“Tahun ini anggran kita Rp 11 Miliar yang mencakup semuanya termasuk gaji pegawai di Satpol PP dan Damkar Blora,” tutur Pujo, Kamis (13/3/2025).
“Pegawai kita mencapai 180 orang. Jadi gajinya juga tidak sedikit,” imbuhnya.
Pujo mengatakan, efisiensi itu mencangkup seluruh perjalanan dinas termasuk bensin Damkar Blora. Sehingga ia berharap adanya kelonggaran pada efisiensi yang memotong kebutuhan Damkar, baik dari perawatan hingga bensin yang diperlukan operasional.
“Jangan sampai ada laporan (kebakaran) kita ngga bisa berangkat. Jadi kita mohonkan ada kelonggaran pada anggaran Damkar,” tutur Pujo.
“Ora disangoni ora popo (Tidak ada uang saku, tidak masalah). Tapi nak ono tugas tetep iso mangkat (tapi kalo ada tugas kita tetap bisa berangkat),” tambahnya.
Pujo mengungkapkan tugas Damkar berbeda dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).yang lain. Sehingga ia akan melakukan konfirmasi ulang ke TAPD untuk mempertahankan operasional Damkar.
“Jadi istilahnya kita minta diskon. Ini (Perjalanan Dinas luar kota) boleh (dipotong), dan ini (Damkar) tidak (boleh dipotong), Kalau diperkenankan,” tambahnya.
Disisilain ia mengatakan, untuk operasional Satpol PP Blora sendiri, terkait penegakan peraturan daerah (Perda), akan segera ditata ulang terhadap segala kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2025.
“Mungkin nanti kita rapikan penugasan anggota. Jadi penugasan kita kurangi setengah. Semisal kemarin menugaskan 8 orang nanti akan hanya menugaskan 3 hingga 4 orang. Namun tidak mengurangi pelayanan,” tuturnya.
Diungkapkan setiap kejadian tidak semuanya membutuhkan banyak personil Satpol PP maupun Linmas. Urgensi penugasan juga akan dipetakan kembali. Sehingga beban anggaran terkait operasional dapat maksimal setelah di lakukan efisiensi.
“Penataan lebih ke dalem (internal). Kita akan berusaha semaksimal mungkin terhadap inpres itu,” tambahnya.(Fitri)
