Mojokerto, Kabarterdepan.com – Warga Dusun Suko Sewu RT 8, Desa Gempolkerep, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto, mengeluhkan bau menyengat yang diduga berasal dari aktivitas produksi bahan bakar dan limbah PT Energi Agro Nusantara ( Enero ).
Bau yang menyerupai bahan bakar dan kotoran ini telah lama mengganggu kehidupan warga, bahkan membuat beberapa dari mereka mengalami sesak napas dan gangguan kesehatan.
Keluhan ini bukan hal baru. Warga menyebut aroma tidak sedap tersebut semakin parah sejak insiden ledakan yang terjadi di pabrik tersebut tahun 2020.
Samik, salah seorang warga yang rumahnya berada tepat di belakang pabrik, menceritakan bahwa bau tersebut sangat mengganggu hingga sulit diabaikan apalagi jika hujan.
“Sudah lama, pabrik ini berdiri kurang lebih 10 tahun. Semenjak habis meletus itu baunya semakin menyengat,” ujar Samik saat ditemui, Selasa (28/1/2025).
Ia juga menggambarkan betapa tidak nyaman dan menyakitkannya dampak dari aroma tersebut meskipun hanya berlangsung 2 menit.
“Baunya itu kayak alkohol, kadang kayak spirtus yang di sana kayak kotoran. Kadang kalau mau magrib, cuma dua menit, tapi baunya ya Tuhan, bikin sesak dada, sakit banget,” ungkapnya.
Menurut Samik, warga sebenarnya pernah mencoba untuk menyampaikan protes terhadap pihak pabrik, tetapi tidak ada tindak lanjut yang memuaskan.
“Kami ya mau protes, tapi ke siapa? Dulu itu pernah mau demo, tapi ada yang bilang kalau demo tidak boleh sembarangan, harus ada prosedurnya. Sudah pernah bikin surat keluhan dari semua warga terus dibawa ke balai desa, tapi gak ada tanggapan. Katanya kalau mau nembusi pabrik harus ada prosedurnya,” keluhnya.
Ia menambahkan bahwa pihak perusahaan terlihat hanya memperbaiki kondisi lingkungan sekitar pabrik ketika ada kunjungan pihak luar.
“Herannya kalau ada kunjungan dari pihak pabrik itu baunya langsung hilang. Terus kalau ada warga yang bakar-bakar malah dimarahin, katanya itu bahan buat pesawat jadi rawan kebakar,” sambung Samik.
Sejak awal berdirinya pabrik sebagian warga sempat menolak pendirian pabrik tersebut karena khawatir dengan dampak lingkungannya. Namun, mereka akhirnya luluh setelah dijanjikan bahwa produksi pabrik tidak akan membahayakan lingkungan. Sayangnya, realitas yang terjadi tidak sesuai dengan harapan.
“Sejak berdiri kita gak pernah dapat namanya kompensasi. Awalnya kan kita gak setuju, tapi dulu katanya produksinya gak membahayakan. Ternyata produksinya bahan bakar, jadi sebagian ada yang gak setuju, sebagian ada yang setuju,” jelas Samik.
Warga juga mengaku kecewa karena tidak mendapatkan perhatian lebih dari perusahaan, terutama setelah peristiwa ledakan pada tahun 2020 lalu.
“Waktu meledak itu, ganti rugi sepikis nggak dapat, cuma ganti rugi rumah saja dilihat dari kerusakan,” tambah Samik.
Menurutnya kunjungan langsung ke pemukiman untuk mendengar keluhan warga merupakan langkah penting yang selama ini diabaikan oleh perusahaan.
“Harusnya pihak pabrik kunjungan ke kampung biar ngerti baunya. Ngomongnya kunjungan saja, tapi gak sampai ke sini, nggak langsung door to door. Harusnya menanyakan keluhannya warga itu bagaimana,” tegas Samik.
Samik juga mengungkapkan bahwa kompensasi yang dijanjikan oleh pihak pabrik kepada warga tidak pernah terealisasi.
“Sudah saya viralkan di Facebook kemarin, rame kan, terus saya kirimkan ke satpam (pabrik). Katanya radius 1 meter dapat Rp5 juta per KK. Mana sampai sekarang gak ada kabarnya. Malah di Facebook ada yang komen, kalau yang rumahnya mepet dapat (kompensasi) lebih banyak. Saya yang rumahnya mepet malah gak dapat apa-apa,” ucapnya.
Samik dengan geram mengungkapkan bahwa satpam pabrik pernah mengambil foto-foto kondisi sekitar, namun ia menegaskan bau menyengat tidak bisa diabadikan seperti itu.
“Satpamnya pernah ngefoto-foto, pabriknya emang bisa di foto lah kalau bau itu mana bisa difoto, kalau bisa sudah saya masukkan plastik buat bukti,” pungkasnya.
Di sisi lain, Katiman, mengaku sudah terbiasa dengan bau tersebut dan menyebut bahwa warga di pemukimannya pun tidak lagi memprotesnya karena dianggap hal yang wajar.
“Sudah biasa baunya, kalau orang lewat pasti bau. Gak ada yang protes, mau gimana lagi namanya juga sudah menetap di sini rumahnya,” ujar Katiman.
Keluhan yang sama juga disampaikan Ketua RT 8 Dusun Suko Sewu, Supardi. Ia menilai PT Enero kurang peduli terhadap warga yang terdampak akibat aktivitas pabrik.
“Dari PT Enero terus terang saja memang egois. Tidak ada kompensasi sama sekali, dan waktu ada ledakan dulu itu sepikis juga nggak dibagikan. Janjinya Rp600 ribu per kepala, tapi warga itu ada yang kurang setuju, mintanya yang Rp5 juta,” jelas Supardi.
Supardi menyoroti perlunya perhatian perusahaan terhadap kesehatan warga sekitar, terlebih banyak anak-anak yang tinggal di lingkungan tersebut.
“Kalau perusahaan mengelak, mana ada pusing. Saya bisa buktikan. Pokoknya orang perusahaan coba duduk di lingkungan sini, apalagi pas ada angin, sakit betul itu. Kalau sekadar kompensasi uang, terus terang dikasih tiap KK misal satu juta, tapi kalau sakit-sakitan bagaimana? Kalau menurut saya ya kesehatan itu yang utama,” tegasnya.
Ia juga pernah mengusulkan pengadaan klinik kesehatan dari perusahaan sebagai solusi dari persoalan ini.
“Sebenarnya kesehatan itu yang harus diutamakan. Misalnya dia (pabrik) punya klinik sendiri, jadi kalau ada warga di lingkungan sini yang sakit silakan bawa ke situ. Kan harusnya gitu,” imbuhnya.
Supardi turut menunjukkan limbah cair berwarna kecokelatan yang meresap ke got rumah warga. Ia menyebut bahwa laporan terkait limbah tersebut malah berbalik menyerang dirinya.
“Itu sudah pernah saya video, saya laporkan ke desa kalau itu rembesan dari PT Enero. Tapi saya yang malah kena sorotan,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Mojokerto, M. Zaqqy Asy’ari, menjelaskan bahwa pihaknya sudah menyampaikan keluhan warga kepada manajemen perusahaan hingga ke DLH Provinsi Jatim.
“Kami tetap memperhatikan atensi dari masyarakat. Kami akan menyampaikan surat teguran,” ungkapnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pabrik terkait. (Tim Redaksi*)
