Kota Malang, Kabarterdepan.com – Hujan deras yang melanda Kota Malang pada Selasa (14/1/2025) lalu memicu banjir di sejumlah wilayah, termasuk Jembatan Glendangpakem, Kedungkandang.
Tingginya debit air Sungai Amprong yang meluap menyebabkan area sekitar jembatan terendam, dan menyebabkan genangan air di pemukiman.
Penjabat (Pj) Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, segera menanggapi situasi ini dengan memimpin rapat koordinasi.
Dalam keterangannya pada Senin (20/1/2025), ia menekankan perlunya langkah jangka panjang untuk mencegah banjir berulang.
Iwan mengungkapkan, bahwa banjir di Jembatan Glendangpakem bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya, banjir juga melanda area tersebut pada 24 Desember 2024.
“Salah satu solusi adalah peninggian jembatan dan pelebaran badan sungai,” kata Iwan.
Pj Wali Kota Malang menjelaskan, bahwa ketinggian jembatan yang tidak memadai menyebabkan air tertahan dan meluap ke area sekitar. Dengan perbaikan infrastruktur, aliran air diharapkan menjadi lebih lancar.
“Tumpukan tanah, sampah bambu, dan limbah lainnya di sepanjang sempadan sungai menjadi penyebab utama banjir. Harus kita cari intervensi yang efektif untuk mengatasi masalah tersebut,” katanya.
Alumnus Universitas Pancasila itu juga menggarisbawahi pentingnya diskusi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) untuk penanganan banjir secara menyeluruh, termasuk di wilayah lain seperti Jalan Bondowoso – Jalan Tidar dan Jalan Soekarno Hatta.
Pertemuan dengan BBWS dijadwalkan dalam waktu dekat untuk membahas solusi teknis dan anggaran.
“Kami akan mengusulkan peninggian jembatan dan pelebaran sungai sebagai langkah awal. Dengan desain yang lebih tinggi, diharapkan banjir tidak lagi menggenangi jalan dan permukiman,” tambahnya.
Langkah konkret lainnya yang direncanakan adalah meningkatkan kapasitas sungai dengan mengurangi hambatan di sepanjang aliran.
Pria berusia 56 tahun itu juga meminta seluruh perangkat daerah terkait untuk segera menyusun langkah-langkah teknis yang diperlukan agar penanganan banjir bisa terlaksana dengan cepat dan efektif.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh sejumlah pejabat terkait, termasuk Pelaksana Harian Sekretaris Daerah, Kepala BPBD, serta camat dan lurah wilayah terdampak, yang memberikan informasi mengenai situasi terkini di lapangan. (doi)
