Nasional, Kabarterdepan.com – World Bank menyebut Indonesia sebagai salah satu negara dengan pengelolaan pajak terburuk di dunia. Hal ini disampaikan dalam presentasi kepada Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, saat berkunjung ke Kantor DEN tiga minggu lalu.
“Dia kasih presentasi, mengatakan Indonesia salah satu negara yang koleksi pajaknya paling jelek. Kita disamakan sama Nigeria ya waktu itu, tersinggung saya,” ungkap Luhut, Rabu (15/1/2025).
Menurut World Bank, jika pengelolaan pajak Indonesia dioptimalkan, penerimaan negara dapat meningkat hingga 6,4 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), setara dengan tambahan pendapatan sebesar Rp1.500 triliun.
Menanggapi hal ini, Luhut menyatakan bahwa pemerintah sedang menyiapkan layanan digital bernama Government Technology (GovTech) untuk meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas ekonomi. Ia membandingkan konsep GovTech ini dengan aplikasi PeduliLindungi yang digunakan selama pandemi Covid-19.
“Ini sama seperti PeduliLindungi saat masa Pandemi Covid-19. Kami hampir tidak ada keluar uang di situ, tapi dengan PeduliLindungi ini kami bisa mengontrol perpindahan penduduk dan keamanan satu gedung, satu daerah,” jelas Luhut.
Saat ini, pemerintah sudah memiliki sistem digital seperti SIMBARA (Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara), yang memonitor aktivitas produksi hingga ekspor-impor mineral. Luhut berharap, GovTech dapat mulai beroperasi pada Agustus mendatang dan berjalan optimal dalam tiga tahun ke depan.
Ia juga mengungkapkan bahwa pengembangan GovTech melibatkan 300 anak bangsa yang bekerja untuk menciptakan sistem ini. (Riris*)
