Puluhan Anggota Ormas Geruduk Kantor Marketing Gallery Bintaro, Tuntut Kesempatan Kerja

Avatar of Redaksi
IMG 20250115 WA00301
Potret salah satu anggota ornas yang meminta info lowongan kerja. (Redaksi / Kabarterdepan.com)

Jakarta, Kabarterdepan.com – Puluhan anggota organisasi masyarakat (ormas) dari BPPKB Banten menggeruduk kantor Marketing Gallery Bintaro yang terletak di Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, karena ingin bekerja. Senin, (13/1/2025).

Aksi tersebut terekam dalam sebuah video yang kemudian menyebar luas di media sosial, memicu beragam reaksi dari masyarakat. Para anggota ormas datang ke kantor itu dengan tujuan mendesak pengelola untuk memberikan peluang pekerjaan kepada warga setempat.

Kedatangan massa ini diduga dipicu oleh ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan perusahaan yang dianggap tidak melibatkan warga setempat dalam proses perekrutan tenaga kerja. Mereka merasa bahwa keberadaan gedung Marketing Gallery di lingkungan mereka seharusnya memberi dampak positif bagi masyarakat sekitar, termasuk dalam hal pemberdayaan tenaga kerja.

Dalam video yang beredar, terlihat puluhan anggota ormas mengenakan atribut khas organisasi mereka, berdiri di depan kantor dengan ekspresi serius. Suasana di lokasi terlihat tegang dengan beberapa orang yang berbicara lantang menyampaikan tuntutan mereka.

Salah satu pria dalam video terdengar berteriak penuh emosi, Ucapan tersebut menunjukkan rasa frustrasi dan kekecewaan terhadap pihak pengembang yang dianggap tidak memberi kesempatan kepada warga lokal.

“Gua minta kerja, minta kerja, minta kerja! Gua bukan mau malak, minta kerjaan,” ungkapnya.

Ia juga mengisyaratkan bahwa pembangunan gedung tersebut berada di wilayah yang mereka anggap sebagai bagian dari komunitasnya.

“Ini gedung di kampungan gua, gede banget,” tambahnya.

Meskipun aksi berlangsung dengan tensi tinggi, tidak ada laporan mengenai tindakan anarkis atau kerusakan fasilitas. Namun, situasi semakin memanas karena pihak pengelola Marketing Gallery Bintaro tidak kunjung menemui massa yang telah berkumpul di depan gedung. Beberapa anggota ormas terus mendesak pihak pengelola untuk keluar dan memberikan penjelasan, tetapi hingga kini permintaan tersebut belum terpenuhi.

Sampai berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari pihak pengembang maupun tanggapan dari pihak berwenang terkait insiden ini. Peristiwa ini pun menuai beragam respons dari publik, terutama di media sosial.

Sebagian masyarakat mendukung aksi yang dilakukan oleh ormas tersebut dengan alasan bahwa perusahaan memang seharusnya memprioritaskan warga lokal. Namun, tidak sedikit pula yang mengkritik cara penyampaian aspirasi tersebut, yang dinilai kurang bijaksana dan tidak mengedepankan dialog yang konstruktif.

Selain itu, beberapa pengamat menyebut bahwa insiden ini menjadi pengingat penting bagi perusahaan, khususnya yang beroperasi di kawasan permukiman, untuk lebih memperhatikan hubungan dengan komunitas lokal. Komunikasi yang baik, transparansi dalam kebijakan perekrutan, serta keterlibatan warga dalam kegiatan perusahaan dapat membantu mencegah konflik seperti ini di masa mendatang.

Pihak berwenang diharapkan segera turun tangan untuk menengahi masalah ini sebelum eskalasi terjadi. Mediasi antara ormas, warga, dan pihak pengembang menjadi langkah penting untuk menyelesaikan permasalahan secara damai. Hal ini juga diharapkan dapat menjadi contoh bagi perusahaan lain agar lebih memperhatikan tanggung jawab sosial mereka terhadap lingkungan sekitar tempat mereka beroperasi.

Dengan insiden ini yang telah menjadi sorotan, diharapkan ada solusi konkret yang dapat memenuhi harapan semua pihak, baik dari sisi ormas, warga sekitar, maupun pihak pengelola perusahaan. Pentingnya kolaborasi antara perusahaan dan masyarakat setempat menjadi kunci untuk membangun hubungan yang harmonis serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif.

Insiden ini juga menjadi pengingat pentingnya komunikasi yang baik antara perusahaan dan komunitas lokal untuk menghindari ketegangan yang tidak perlu. Keterbukaan terhadap dialog dan transparansi dalam kebijakan perekrutan tenaga kerja dapat menjadi solusi untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. (Firda*)

Responsive Images

You cannot copy content of this page