Jakarta, Kabarterdepan.com – Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo menyambut kunjungan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar, di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).
Dalam pertemuan tersebut, keduanya menegaskan pentingnya kolaborasi strategis antara Polri dan BPOM dalam melindungi masyarakat dari ancaman mafia obat-obatan, makanan, minuman, dan kosmetik ilegal.
Jenderal Sigit menegaskan bahwa sinergi ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan perlindungan masyarakat terhadap produk-produk yang dikonsumsi sehari-hari. Tidak hanya itu, kerja sama ini juga bertujuan untuk mendorong pengembangan industri farmasi nasional agar mampu menyediakan produk dengan kualitas tinggi dan harga terjangkau.
“Hari ini kami menyambut baik dan tentunya mendukung penuh program serta kebijakan dari Balai POM. Peningkatan kerja sama ini dilakukan untuk memastikan kualitas obat, makanan, dan minuman yang beredar di masyarakat tetap terjaga,” ujar Jenderal Sigit.
Kapolri juga menyoroti permasalahan mahalnya harga obat yang sebagian besar disebabkan oleh tingginya biaya bahan baku. Menurutnya, pemberantasan mafia obat tidak hanya akan meningkatkan kualitas produk yang beredar, tetapi juga menekan harga obat sehingga lebih terjangkau oleh masyarakat luas.
“Kami sepakat untuk melakukan penindakan terhadap mafia obat-obatan maupun skincare. Dengan langkah ini, diharapkan harga obat dapat lebih terjangkau karena salah satu faktor mahalnya adalah bahan baku,” jelas Jenderal Sigit.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPOM Taruna Ikrar menekankan pentingnya kerja sama dengan Polri, terutama dalam aspek penegakan hukum terhadap praktik mafia di sektor obat dan makanan.
Ia menjelaskan bahwa BPOM memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), tetapi jumlahnya terbatas hanya sekitar 600 orang di seluruh Indonesia.
“Dengan keterbatasan jumlah PPNS yang kami miliki, kami membutuhkan peran dan kolaborasi dengan Polri, khususnya pada tahap penindakan,” kata Taruna.
Menurutnya, perlindungan terhadap makanan, minuman, obat-obatan, suplemen, dan kosmetik sangat penting, mengingat sektor ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat tetapi juga memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan negara. Taruna juga menegaskan komitmen BPOM untuk memberantas berbagai bentuk praktik mafia yang berpotensi merugikan masyarakat.
“BPOM berkomitmen untuk menuntaskan berbagai macam mafia yang terjadi di Indonesia. Dengan begitu, masyarakat akan terlindungi dalam mengonsumsi obat, makanan, minuman, maupun skincare,” tegasnya.
Pertemuan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan terhadap produk-produk yang beredar di pasar. Polri dan BPOM sepakat untuk meningkatkan intensitas operasi bersama dalam memberantas peredaran produk ilegal yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat.
Selain itu, Jenderal Sigit menyatakan bahwa Polri siap memberikan dukungan penuh terhadap program-program BPOM dalam meningkatkan kualitas pengawasan. Dukungan ini meliputi penyediaan sumber daya manusia, fasilitas, serta koordinasi dalam investigasi kasus-kasus yang melibatkan mafia di sektor obat dan makanan.
“Kami akan terus mendukung upaya BPOM untuk melindungi masyarakat dari produk-produk ilegal. Sinergi ini merupakan bentuk komitmen kami dalam memastikan masyarakat mendapatkan produk yang aman dan berkualitas,” papar Kapolri.
Selain penegakan hukum, kedua lembaga ini juga berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya memilih produk yang aman dan berkualitas. BPOM dan Polri akan menggalakkan kampanye edukasi terkait bahaya konsumsi produk ilegal, seperti obat palsu atau kosmetik yang mengandung bahan berbahaya.
Kepala BPOM menambahkan bahwa masyarakat perlu dilibatkan dalam upaya ini dengan cara lebih selektif dan cermat dalam membeli produk.
“Peran masyarakat sangat penting. Dengan menjadi konsumen yang cerdas, kita dapat bersama-sama melawan peredaran produk ilegal,” ungkapnya.
Kapolri juga menyoroti pentingnya membangun industri farmasi dalam negeri yang lebih kuat. Hal ini tidak hanya untuk memastikan ketersediaan obat yang terjangkau, tetapi juga untuk mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor yang sering menjadi penyebab mahalnya harga obat.
“Dengan memberantas mafia yang mengganggu rantai pasok bahan baku, kita dapat mendukung pengembangan industri farmasi lokal. Ini akan menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kemandirian Indonesia di sektor kesehatan,” pungkas Jenderal Sigit.
Sinergi antara Polri dan BPOM ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem yang lebih sehat bagi masyarakat, baik dalam hal kualitas produk maupun ketersediaannya di pasar. Dengan langkah bersama yang terencana, Indonesia dapat meminimalkan risiko dari peredaran produk ilegal sekaligus meningkatkan daya saing industri farmasi dan kosmetik di tingkat global.
Kolaborasi ini juga menjadi bukti nyata bahwa perlindungan masyarakat merupakan prioritas utama. Dengan kerja sama yang solid antara Polri dan BPOM, masyarakat dapat merasa lebih aman dan terlindungi dalam mengonsumsi berbagai produk sehari-hari. (Firda*)
