Mojokerto, Kabarterdepan.com – Peringatan Hari Anti Korupsi Dunia (HAKORDIA) tampaknya belum usai. Kali ini Pemerintah Kabupaten Mojokerto berkolaborasi dengan pemangku budaya menggelar pertunjukkan Seni Bantengan di depan kantor BPD, Alun-Alun Mojokerto, Magersari, Senin (9/12/2024).
Pertunjukkan dari kelompok Seni Bantengan Sulah Aji tersebut diketahui datang secara rombongan dengan menggunakan bis untuk menampilkan atraksinya sejak pukul 8 pagi.
Salah satu pemangku budaya sekaligus tokoh masyarakat di Mojokerto, Wisnu Sugiman, menyampaikan atraksi bantengan tersebut dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia.
Sebagai seorang budayawan, Wisnu mengungkapkan, untuk memperingati momentum tertentu lebih baik digelar acara kesenian daripada menggelar acara hura-hura yang tidak bermanfaat.
“Daripada kita hura-hura, kita kumpulkan generasi muda terutama seni bantengan dan termasuk budayawan yang mau bekerjasama dengan saya, mari kita audensi kepada pemerintah,” tuturnya.
Wisnu mengatakan atraksi bantengan tersebut juga sebagai bentuk untuk menyuarakan ajakan kepada pemerintah.
“Bukan untuk ngatur tapi memberikan masukan positif agar pemerintah jangan punya mata tapi tidak punya melihat, punya hati, tapi tidak merasa,” ungkapnya.
Wisnu juga menuturkan pada realitanya banyak rakyat yang hidup miskin tapi uang negara yang seharusnya untuk menyejahterahkan rakyat justru dikorupsi.
“Ternyata banyak masyarakat Indonesia yang miskin, tetapi kenapa kok uang negara dikorupsi? Itu pertanda bahwa pemerintah-pemerintah yang koruptor,” lanjutnya.
Oleh karena itu, di momentum peringatan HAKORDIA ini, Wisnu dan budayawan yang lain berkolaborasi bersama untuk menyuarakan seruan pemerintahan yang bebas dari korupsi.
“Budaya ini memang sudah sehati, sependapat, seperjuangan berani tapi jujur, karena itu hari ini Hari Anti korupsi Sedunia bahkan Mojokerto baru baru kali ini beraliansi dengan budaya yang berani menyuarakan dengan lantang,” tegasnya.
Tak lupa, sosok pendiri Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Indonesia itu berpesan kepada pemerintah supaya pemerintah memanfaatkan uang negara dengan benar seperti misalnya untuk membina UMKM yang ada di Mojokerto.
“Dengan budaya ini, dana-dana itu jangan dikorupsi. Ini nanti kalau dibina diberi masukan misalnya UKM kita gelar seperti ini penjual-penjual kan laris, terus pakaian-pakaian laris itu bisa meningkatkan ekonomi kerakyatan begitu,” pungkasnya. (Riris*)
