Banyuwangi, kabarterdepan.com – DPR RI beberapa waktu belakangan tengah menyoroti penggunaan Dana Desa dan optimalisasinya dalam pembangunan serta pengembangan di daerah-daerah.
Menindaklanjuti hal tersebut, DPRD Kabupaten Banyuwangi akan mengatakan bahwa mereka tegak lurus pada pemerintah pusat dan akan menerapkannya di wilayah.
“Kita harus tegak lurus pada pemerintah pusat, maka kami di kabupaten juga harus membuat kebijakan,” ujar Made.
Kebijakan yang diciptakan nantinya akan mengawasi penggunaan dana desa bekerja sama dengan dinas terkait yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Banyuwangi.
“(Nantinya) akan ada evaluasi berkelanjutan yang berjalan,” tutur Made.
Untuk diketahui, sebelumnya, Komisi V DPR RI mendukung optimalisasi pemanfaatan dana desa menjadi program prioritas Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) di bawah pimpinan Mendes PDT Yandri Susanto.
Untuk mewujudkan optimalisasi itu, menurut Lasarus, salah satu hal yang perlu dilakukan oleh Kemendes PDT adalah mengedukasi seluruh pihak dalam struktur pemerintahan desa. (Fitri)
