Sidoarjo, Kabarterdepan.com – Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih, mengapresiasi acara dan kegiatan sosialisasi pencegahan tindak pidana korupsi, yang dilakukan tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada beberapa waktu lalu.
Kedatangan rombongan tim antirasuah itu pada Selasa siang (15/10/2024), disambut baik jajaran pejabat Pemkab Sidoarjo, serta OPD-nya, dan para anggota DPRD Sidoarjo dalam acara sosialisasi pencegahan tindak pidana korupsi di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sidoarjo.
Dalam kesempatan itu, KPK mengajak eksekutif maupun legislatif dapat bersinergi dengan baik, menciptakan pemerintahan yang bersih dari produk hukum tersebut.
Kegiatan itu dilakukan, seiring telah dilakukannya pelaksanaan pelantikan para wakil rakyat terpilih (DPRD, Red) yang belakangan dilakukan di seluruh negeri, termasuk di Sidoarjo.
“Ini, merupakan agenda sosialisasi pencegahan tentang tindak pidana korupsi. Yang juga dilakukan di seluruh Indonesia,” kata Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Irjen Pol Didik Agung Widjanarko, di sela agenda sosialisasi pencegahan tindak pidana korupsi di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sidoarjo, Selasa (15/10/2024).
Dalam kesempatan itu, kata Didik, turut mengajak daerah melakukan langkah-langkah pencegahan terkait pelanggaran hukum itu. Yang sejalan dengan pedoman Monitoring Center for Prevention (MCP).
Terdapat delapan poin dalam pedoman itu, antara lain perencanaan penganggaran, yang dinali berpotensi resiko pelanggaran hukum. Pun, tujuh poin lainnya. “Ya inilah pentingnya melakukan pencegahan itu. Kami mengajak seluruh pemda untuk melakukan upaya itu,” terangnya.
Agenda sosialisasi itu, juga mendorong peningkatkan MCP Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo yang tengah berada 55 persen, dari sebelumnya 91 persen. “Kami harapkan Sidoarjo mampu meningkatkan kualitas pemerintahannya. Sehingga tidak menemukan hal yang kurang,” kata Irawati, selaku Analis Tindak Korupsi Madya KPK, yang turut dalam rombongan sosialisasi tersebut.
Sementara itu, Nasih, sapaan akrab Ketua DPRD Sidoarjo yang baru, pun menanggapi anjuran yang sempat terlontarkan oleh tim, yaitu, untuk bersilaturahmi ke Gedung Merah Putih, di Jakarta.
Baginya, anjuran itu akan menambah wawasan terkait bagaimana upaya yang perlu dilakukan dalam pencegahan korupsi. Agar, baik eksekutif maupun legislatif di Sidoarjo dapat menciptakan pemerintahan yang lebih baik, dan terhindar dari perkara hukum tersebut.
“Ya bagus-bagus saja. Nah, nanti itu bagaimana kita ke sana atau KPK ke sini itu kan teknis saja. Atau membuat kelas untuk kami, seperti bimtek bisa menghadirkan beliau-beliau datang ke sini,” katanya.
Ia menegaskan, bahwa dengan adanya sosialisasi terkait pencegahan korupsi adalah ingin baik pemerintahan Sidoarjo, eksekutif dan legislatif dapat bersih dari produk hukum. (*)
