Sragen, kabarterdepan.com – Penyaluran bantuan hibah sarana prasarana (sarpras) tahun 2024 dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang diterima oleh lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD) di Kabupaten Sragen mulai jadi sorotan publik.
Pasalnya, muncul beberapa pengakuan mengejutkan dari penyelenggara lembaga PAUD yang mendapatkan bantuan hibah sarana prasarana (sarpras) dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024.
Mereka mengaku diminta untuk memberikan sejumlah uang sebesar 10 persen kepada oknum koordinator bantuan sebagai biaya potongan bantuan.
Hal itu, membuat sejumlah lembaga PAUD penerima bantuan sarpras itu merasa resah dengan perilaku inisial HR salah satu kepala PAUD di Desa Banyurib Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen. HR diduga meminta sejumlah uang
Dengan dalih ada biaya potongan dana bantuan tersebut, oknum HR diduga sengaja meminta sejumlah uang kepada lima lembaga PAUD penerima manfaat sebesar 10 persen. Dimana potongan uang tersebut digunakan sebagai jasa uang lelah tim dan fraksi pengusul bantuan.
Berdasarkan pengakuan salah satu kepala sekolah PAUD di Sragen yang enggan disebutkan namanya, mengatakan, dirinya harus mengumpulkan iuran untuk memenuhi permintaan sejumlah uang oleh oknum HR tersebut.
“Dari anggaran 20 juta yang masuk kerekening lembaga, kami harus memberikan uang sebayak 2 juta kepada oknum HR untuk pengganti biaya tim Fraksi,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menyatakan, terdapat kurang lebih 5 lembaga penerima bantuan sudah mengusulkan untuk memberikan uang seiqlasnya, namun usulan tersebut sempat ditolak oleh oknum HR, dengan sangat terpaksa dirinya dan pimpinan lembaga lainnya akhirnya memenuhi keinginan HR dengan menstranfer sejumlah uang kepada HR.
“Akhirnya kami bersama guru PAUD menggalang iuran dan mentranfer uang sebanyak 2 juta ke rekening pribadi HR,” ungkapnya. Kamis(3/10/2024).
Dikatakannya, dari presentase uang yang diminta HR kepada pimpinan lembaga PAUD yang mendapatkan bantuan hibah sarpras menyebabkan pimpinan lembaga di Kecamatan Sambungmacan harus mengurangi spek dan ukuran pada belanja barang yang sudah ditentukan di RAB
“Adanya potongan itu, kita harus mengurangi harga dan spek barang dalam realisasi belanja bantuan sarpras,” ujarnya.
“Yang jelas sejumlah pimpinan lembaga PAUD penerima bantuan dibulan September 2024 ini merasa dirugikan,” imbuhnya.
Sementara itu, HR yang disebut sempat mengurus bantuan sarpras hibah PAUD di Sambungmacan mengatakan, bahwa saat ini dirinya sudah tidak lagi mengurusi bantuan tersebut.
“Mohon maaf saya sudah tidak mengurusi,” singkatnya saat dikonfirmasi melalui pesan singkat whatshaap. Kamis (3/10/2024) malam.
Di sisi lain, informasi adanya dugaan pemotongan dana bantuan kepada lembaga PAUD oleh HR membuat Jasmin aktivis pemerhati pendididikan di Sragen ikut bersuara.
Jasmin mengungkapkan, jika dirinya pernah mendapatkan keluhan dari beberapa penyelenggara PAUD yang merasa keberatan dengan adanya permintaan pemotongan bantuan oleh oknum HR.
“Ada beberapa kepala lembaga mengadu ke saya, bahkan saya diperlihatkan bukti tranfernya langsung ke atas nama HR secara pribadi,” beber Jasmin.
Menurutnya, perbuatan HR yang diduga meminta sejumlah uang kepada beberapa penyelenggara pendidikan PAUD yang mendapatkan bantuan tidak dapat dibenarkan dan sangat berpotensi melangggar hukum.
Terkait hal itu, Jasmin bersama rekan aktivis peduli pendidikan di Sragen lainnya akan segera melaporkan kejadian tersebut kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen dan mendorong aparat penegak hukum setempat untuk segera mengusut tuntas dugaan pemotongan dana bantuan tersebut.
“Kami akan segera mendorong kepada APH agar permasalahan dugaan pemotongan dana bantuan hibah Sarpras ini diusut tuntas,” tegasnya.
Jasmin menambahkan, jika bantuan sarpras 2024 kepada beberapa lembaga PAUD yang dimintai sejumlah uang tersebut merupakan bantuan hibah sarpras yang berasal dari aspirasi dari salah satu anggota dewan perwakilan rakyat (DPRD) Provinsi Jawa tengah.
Jasmin mengaku sudah berkoordinasi dengan fraksi mauapun aspirator (Anggota Dewan) pengusul dana bantuan tersebut, ia mengatakan bahwa mereka tidak meminta potongan dana sama sekali.(Masrikin)
