Opini, Kabarterdepan.com – Fenomena dinasti politik di Indonesia kembali mencuat, terutama setelah pemilihan umum yang belum lama berlangsung. Isu ini tidak hanya menjadi perdebatan di kalangan politisi, tetapi juga menarik perhatian bagi masyarakat luas, sehingga memicu aksi demonstrasi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat ikut andil.
Sebagai mahasiswa yang peduli dengan masa depan bangsa, saya merasa penting untuk menyoroti dampak dinasti politik terhadap demokrasi kita dan bagaimana masyarakat bereaksi terhadap isu ini.
Salah satu contoh nyata yaitu keterlibatan anak dari kepala negara dalam sebuah pemilihan legislatif. Nama besar dan kekuasaan sering kali mempengaruhi pilihan pemilih, yang cenderung memilih kandidat yang sudah dikenal, meskipun ada calon lain yang lebih kompeten dan juga inovatif.
Fenomena ini menciptakan sebuah kesenjangan kesempatan bagi calon-calon baru yang tidak memiliki backingan politik yang kuat di belakangnya. Dinasti politik jelas berpotensi menghambat regenerasi kepemimpinan yang sangat dibutuhkan Indonesia untuk menghadapi tantangan zaman dan juga kemajuan bangsa.
Dinasti Politik Jadi Ajang KKN ?
Lebih lanjutnya lagi, dinasti politik sering kali menjadi ajang praktik kolusi, korupsi, dan juga nepotisme. Ketika kekuasaan terpusat dalam satu keluarga, ada sebuah kecenderungan untuk memprioritaskan kepentingan pribadi di atas kepentingan publik.
Banyak juga anggota keluarga politik terlibat dalam kasus-kasus korupsi yang dapat merugikan masyarakat dan menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap sistem politik bangsa ini.
Baru-baru ini, muncul berita hangat yang menghebohkan masyarakat tentang Pilkada gubernur yang mengusung anak dari kepala negara sebagai bakal calonnya. Hal ini memicu frustrasi dan kekecewaan di kalangan masyarakat, sehingga mengakibatkan aksi demonstrasi di berbagai daerah.
Aksi demo terjadi sebagai bentuk respons terhadap dinasti politik, menunjukkan bahwa masyarakat mulai sadar dan peduli terhadap arah politik bangsa ini. Banyak sekali demonstran yang menuntut transparansi dalam proses pemilihan dan menolak praktik dinasti yang sangat merugikan dalam sisi apa pun.
Hal ini mencerminkan bahwa masyarakat mulai melek politik dan tidak lagi terdiam dengan kekuasaan yang ada. Masyarakat bersedia untuk memperjuangkan suara mereka dan mulai aktif untuk menuntut sebuah perubahan demi kemajuan bangsa.
Dampak lain dari dinasti politik adalah munculnya sikap skeptisisme di kalangan pemilih. Ketika masyarakat merasa bahwa pemilihan umum hanya menjadi ajang bagi keluarga tertentu untuk melanjutkan kekuasaan, mereka cenderung merasa bahwa suara mereka tidak lagi berarti bagi bangsa ini. Ini menjadi tantangan yang sangat besar bagi demokrasi kita.
Oleh karena itu, sangat penting sekali untuk mendorong regulasi yang lebih ketat terkait bakal pencalonan politik. Kita perlu menciptakan sistem yang lebih adil, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan berkontribusi kepada masyarakat.
Transparansi dalam proses pemilihan juga perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat lebih percaya pada sistem politik bangsa yang ada.
Sebagai generasi muda, kita memiliki peran yang sangat penting dalam menolak praktik dinasti politik yang dapat merugikan demokrasi bangsa ini. Masyarakat harus menggunakan hak suara mereka untuk memilih siapa pemimpin yang memiliki integritas dan visi untuk masa depan bangsa, bukan hanya seorang pemimpin yang sekedar melanjutkan warisan kekuasaan yang sudah ada.
Dengan cara ini, kita dapat memastikan demokrasi Indonesia tetap sehat, inklusif, dan juga mampu untuk menghadapi tantangan zaman yang seiring waktu terus berkembang.
Akhirnya, mari kita berkomitmen untuk menciptakan lingkungan politik yang lebih baik lagi untuk masa yang akan datang. Dinasti politik tidak boleh menjadi penghalang bagi kemajuan bangsa Indonesia untuk mencapai cita cita nasional.
Kita perlu memberikan ruang bagi pemimpin baru yang siap membawa perubahan positif dan memajukan Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah, yaitu Indonesia Emas 2045. (*)
Penulis: Nasywa Qatrunada F, Mahasiswa S1 Ilmu Komunikasi Universitas Trunojoyo Madura
