
Sragen, kabarterdepan.com – Tahun 2024 Pemerintah Desa di Kabupaten Sragen digelontor anggaran bantuan keuangan provinsi (Banprov) Jawa Tengah kurang lebih sebesar Rp. 39.3 Miliar.
Berdasarkan surat keputusan Gubernur nomor 412/13 tahun 2024, bantuan tersebut dialokasikan untuk peningkatan sarana prasarana kepada seluruh desa yang ada di Kabupaten Sragen.
Di dalam SK itu, tercatat ada 794 titik lokasi kegiatan yang tersebar di masing-masing desa penerima bantuan. Namun dari alokasi anggaran itu didominasi kegiatan untuk pengaspalan jalan sebayak 321 titik kegiatan.
Kemudian peningkatan jalan beton sebayak 249 kegiatan, pembangunan talut atau sender sebayak 197 kegiatan, sisanya di alokasikan untuk pembangunan atau rehap gedung maupun kantor dan pavingisasi hingga prasarana air bersih.
Rincian besaran alokasi anggaran banprov itu dibenarkan oleh Maryanto Kepala Desa (Kades) Gedongan Kecamatan Plupuh, saat dikonfirmasi, Minggu (15/9/2024)
“Besaran alokasi anggaran yang diterima oleh beberapa pemerintah desa di Kecamatan Plupuh sangat bervariasi, mulai dari Rp 20 juta hingga Rp 200 jutaan,” bebernya.
Maryanto menyebutkan, saat ini, pihaknya hanya mendapat beberapa titik alokasi bantuan dari banprov jateng, salah satunya dipergunakan untuk pengaspalan jalan lingkungan dan lainnya untuk pembangunan talud dan betonisasi jalan.
“Khusus untuk pengaspalan jalan yang mengerjakan pihak ketiga, sementara untuk betonisasi dan talud dikerjakan oleh pelaksana kegiatan anggaran (PKA) dan tim pelaksana kegiatan (TPK) desa melibatkan masyarakat,” ucapnya.
Sebagai kades, dirinya mengakui untuk bidang pekerjaan aspal pihak desa Gedongan tidak mempunyai tenaga teknis yang menguasai bidang pengaspalan, untuk itu, kegiatan pengaspalan dikerjakan oleh pihak ketiga atau rekanan.
“Sebelum dikerjakan kita sudah berkonsultasi dengan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Sragen,” ungkap Maryanto.
Menurutnya, hal itu lakukan untuk meminimalisir risiko kesalahan pada saat pelaksanaan pengaspalan jalan, sebagai penanggugjawab anggaran pihaknya juga mewanti-wanti kepada pihak rekanan untuk menjaga kualitas mutu aspal.
“Kita akan bayar sesuai dengan hasil pekerjaan, apabila tidak sesuai tidak akan kami cairkan,” tegasnya.
Berdasarkan dari sumber informasi yang dihimpun kabarterdepan.com Desa Gedongan merupakan salah satu desa yang paling sedikit mendapatkan floting alokasi banprov di wilayah Kecamatan Plupuh.
Hal itu sangat berbeda dengan kondisi desa lainnya, seperti halnya pemerintah desa Karangwaru, diketahui saat ini desa Karangwaru menjadi salah satu desa yang mendapatkan alokasi floting banprov terbesar di kecamatan Plupuh.
Dari alokasi kegiatan terdapat 16 titik lokasi kegiatan, 10 titik untuk kegiatan pengaspalan, 4 titik untuk pembangunan rabat beton dan 2 titik untuk pembuatan talud/senderan.
Masing- masing kegiatan tersebut menelan anggaran sebesar Rp 50 juta di setiap titik lokasi kegiatan dengan total keseluruhan kegiatan mencapai Rp 800 juta.
Di sisi lain, guna memastikan kebenaran informasi yang beredar, hingga saat ini Sumarno Kepala Desa Karangwaru belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut saat dihubungi kabarterdepan.com.
Terpisah, Camat Plupuh Edy Purwanto menjelaskan, saat ini pelaksanaan realisasi banprov di masih-masing desa sedang dalam pelaksanaan, pihaknya berharap kepada desa dapat menyelesaikan semua kegiatan dengan baik.
“Saya berharap agar pelaksanaan Banprov sesuai dengan ketentuan yang ada,” singkatnya, melalui pesan Whatshaap.
Sebagai informasi tambahan, alokasi anggaran banprov di Kecamatan Plupuh mencapai kurang lebih mencapai Rp 4,2 Miliar, terbagi 80 titik kegiatan, 46 titik lokasi digunakan untuk kegiatan pengaspalan jalan, sementara sisanya untuk talud dan rabat beton.
Dikutip dari jatengprov.go.id Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengalokasikan Bantuan Keuangan 2024 mencapai Rp 3,04 triliun. Bantuan keuangan tersebut dialokasikan untuk pemerintah kabupaten/ kota sebesar Rp 1.089.045.558.000, dan pemerintah desa Rp 1.959.027.054.000. (Masrikin).
