Semarang, Kabarterdepan.com – Keberadaan Harun Masiku (HM) mantan politisi PDI Perjuangan (PDIP), yang terlibat kasus suap, kembali mengusik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sebagaimana dilansir media, Harun Masiku merupakan mantan caleg PDIP yang terjerat perkara dugaan suap dalam pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024.
Harun Masiku diduga menyuap komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan supaya ditetapkan sebagai anggota DPR. Namun, sejak Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Wahyu dan sejumlah pihak lain pada Rabu (8/1/2020) hingga saat ini, kurang lebih 4,5 tahun, HM masih buron dan menghirup udara bebas.
Untuk itu KPK kembali mengusut keberadaan HM dengan memeriksa empat orang saksi yang ditengarai terlibat dalam menyembunyikan keberadaan Harun Masiku.
Hal tersebut dikemukakan Ali Fikri, Kepala Bagian Pemberitaan KPK, lewat sambungan telepon, Kamis (8/8/2024).
Perolehan Informasi yang digali penyidik dari saksi-saksi yang diperiksa, tegas Fikri, hampir semuanya sama dengan informasi yang diperoleh KPK terkait keberadaan Harun Masiku yang diduga ada pihak yang mengamankan.
“Sejak lolos itulah, Harun Masiku terus bersembunyi. ada info keberadaan HM di Kamboja. Ada yang menyebut di Indonesia,” serunya.
Sementara itu Ketua Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah, Ronny Maryanto, mengatakan pihak KPK sebenarnya sudah mengetahui keberadaan HM.
“Makin gamblang, keberadaan Harun Masikud dikaitkan dengan Hasto (Sekjen PDIP),” katanya.
Informasi itu, lanjut Ronny, diperoleh dari penyidik KPK Rossa Purbo Bekti ketika memeriksa sekaligus menggeledah rumah anggota tim hukum PDIP Donny Tri Istiqomah, Rabu (3/7/2024).
“Berarti validitas informasi ini kan sudah 99,99% to. Tinggal KPK ngatur strategi penangkapan Harun Masiku,” urainya.
Namun, komisi antitasuah ini kelihatan ragu. Terbukti selama ini, terkait penanganan kasus Harun Masiku, PK tidak pernah melibatkan polisi.
“Untuk kasus yang tergolong remeh ini. Suap HM tidak besar, HM bukan tokoh penting. Tapi kenapa HM diback-up sedemikian rapat. Jawabnya ada tangan petinggi partai yang bekerja. Sesuai fakta di persidangan to. Jadi kesannya di mata publik sulit ditangkap,” ujar Ronny.
Ronny mengaku, pihaknya sependapat dengan pernyataan mantan penyidik KPK Novel Baswedan.
“KPK tidak sungguh-sungguh mencari keberadaan HM. Sehingga HM kabur dalam waktu lama. Aneh kan. Saat OTT saja, penyidik tidak didukung untuk segera melakukan penangkapan, sehingga HM berhasil kabur,” katanya.
Dalam kesempatan berbeda, pengamat hukum Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Profesor Retno Saraswati menggarisbawahi selama Firli Bahuri menjadi pimpinan KPK, HM tidak akan ditangkap.
“Saya yakin, selama Firli menjadi pimpinan KPK, DPO atas nama HM tidak akan ditangkap. Hal ini sejalan dengan prediksi eks penyidik KPK, Novel Baswedan, sekitar setahun lalu,” kata Retno di kampus Undip Tembalang Semarang.
Prof Retno mengaku heran karena KPK dan polisi seperti kesulitan untuk melacak keberadaan HM. Padahal, kedua lembaga ini memiliki pengalaman panjang dalam menangkap dan memproses pelaku pelanggaran hukum, sekaligus peralatan canggih.
“Mengherankan ketika KPK dan Kepolisian sangat sulit menangkap orang yang tidak memiliki jabatan tinggi dan tidak pernah terlatih secara intelijen dalam melakukan upaya penyembunyian diri,” ungkapnya.
Di samping itu, lanjut Retno, ada variabel politis dalam kasus HM ini, mengingat November nanti ada gelaran Pilkada Serentak 2024.
“Kalau HM ditangkap akan banyak elit politik yang terseret. Sehingga KPK tak akan mau spekulasi mencari keberadaan HM,” pungkasnya. (Ahmad)
