Semarang, Kabarterdepan.com – Pernyataan Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto yang menyebutkan seolah-olah Indonesia akan keluar dari middle income trap menjadi negara maju dengan bergabung ke Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) tidak sepenuhnya benar.
Hal tersebut dikemukakan pengamat politik ekonomi internasional dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Yuwanto.
“Sebab, OECD hanya memfasilitasi Indonesia untuk melakukan berbagai perbaikan regulasi agar bisa sesuai dengan standar negara-negara anggotanya yang rata-rata, termasuk negara maju,” ungkapnya di kampus Undip Tembalang, Semarang, Kamis (30/5/2024).
Indonesia tetap akan sulit keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap kalau tidak menyelesaikan masalah yang sangat substansif dan fundamental yaitu korupsi.
“Pasalnya, korupsilah yang menyebabkan pemerintah sulit menangani permasalahan mendasar seperti kebergantungan pangan dan energi pada produk impor,” bantahnya.
Kalau Pemerintah Pusat masih kelimpungan, lanjutnya, bagaimana dengan Pemerintah Daerah (provinsi/kabupaten/kota).
“Pondasi politik ekonomi mesti jelas, transparan, jujur dan terbuka. Bukan sekadar perbaikan regulasi,” ujarnya.
Sementara itu, Ronny Maryanto, Ketua Komisi Penyelidikan dan Penindakan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah, menegaskan tanpa menghilangkan praktik koruptif maka Indonesia tidak akan pernah menjadi negara maju.
“Kita perlu berkaca dari tata kelola pemerintahan di negara-negara maju anggota OECD yang sangat ramah dan tidak mempersulit investor,” katanya.
Indonesia, jelas Ronny, masih menghadapi masalah tata kelola atau good governance yang buruk sehingga pemodal enggan berinvestasi.
“Indonesia harus betul-betul mengikuti prinsip good governance untuk menunjang pembangunan ekonomi nasional. Ini berlaku juga untuk pemda provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia,” urainya.
Bergabung dengan OECD, papar Ronny merupakan kesempatan baik bagi Indonesia untuk memperbaiki diri.
“Praktis akan berpengaruh pada pemerintah di daerah, baik provinsi, maupun kabupaten/kota,” pungkasnya. (Ahmad)
