Sampang, KabarTerdepan.com – Kinerja Satuan Tugas (Satgas) program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sampang menuai sorotan.
Seorang mahasiswa sekaligus aktivis di Sampang, Rofi, menilai Satgas MBG terkesan pasif lantaran tidak melakukan pengecekan langsung ke lapangan ketika muncul berbagai pemberitaan negatif terkait menu MBG.
Sorotan tersebut mencuat di tengah polemik dugaan menu MBG yang tidak layak konsumsi hingga harga yang dinilai tidak sesuai dengan kualitas makanan yang disajikan di sejumlah sekolah di Kabupaten Sampang.
Rofi menyampaikan bahwa Satgas MBG seharusnya bergerak cepat setiap kali muncul laporan atau pemberitaan yang merugikan program tersebut.
“Kami melihat tidak ada tindakan konkret dari Satgas untuk turun langsung melakukan pengecekan ketika muncul pemberitaan negatif terkait MBG di Kabupaten Sampang. Ini tentu menjadi pertanyaan publik,” ujar Rofi saat dikonfirmasi kabarterdepan.com, Selasa (3/3/2026).
Menurutnya, sikap pasif tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap program MBG yang sejatinya bertujuan meningkatkan kualitas gizi pelajar.
Ia menambahkan, transparansi dan pengawasan langsung sangat penting agar program berjalan sesuai standar dan tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.
Dalam beberapa waktu terakhir, isu menu MBG di Kabupaten Sampang menjadi perbincangan. Sejumlah laporan menyebutkan adanya menu yang dinilai kurang layak serta ketidaksesuaian antara harga dan kualitas makanan.
Program MBG sendiri merupakan bagian dari kebijakan nasional yang dicanangkan pemerintah pusat melalui pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan asupan gizi anak sekolah.
Namun, di tingkat daerah, implementasi program tersebut dinilai perlu pengawasan ketat agar tepat sasaran.
Status Satgas MBG di Sampang
Sementara itu, Sekretaris Satgas MBG Sampang Sudarmanto sebelumnya menyampaikan bahwa Satgas MBG di Kabupaten Sampang saat ini masih berstatus Surat Keputusan (SK) percepatan.
“Untuk Satgas saat ini masih ber-SK percepatan. InsyaAllah pada bulan Maret akan berganti menjadi SK pengawasan,” jelas Sudarmanto.
Ia menegaskan, perubahan status tersebut diharapkan memperkuat fungsi kontrol dan monitoring di lapangan, termasuk dalam merespons laporan masyarakat maupun pemberitaan di media.
Rofi mendesak agar pemerintah daerah bersama Satgas MBG segera melakukan evaluasi menyeluruh. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memastikan kualitas makanan, transparansi anggaran, serta akuntabilitas pelaksanaan program.
“Kami tidak ingin program yang sebenarnya baik ini justru tercoreng karena lemahnya pengawasan. Satgas harus hadir di tengah masyarakat, bukan hanya di atas kertas,” tegasnya.
Ia juga meminta adanya keterbukaan informasi terkait standar menu, nilai kontrak, hingga mekanisme distribusi agar publik dapat ikut mengawasi jalannya program MBG di Kabupaten Sampang.
Dengan rencana perubahan status Satgas menjadi pengawasan pada Maret mendatang, masyarakat berharap ada peningkatan kinerja dan respons cepat terhadap setiap laporan.
Penguatan pengawasan dinilai menjadi kunci agar program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Sampang benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi pelajar, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah. (Fais)
