Yogyakarta, KabarTerdepan.com – Hasto Wardoyo usulkan fleksibilitas lahan KDMP dalam pengembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kota Yogyakarta. Usulan tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Yogyakarta dalam acara pemberian sembako kepada petugas kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, Minggu (1/3/2026).
Hasto Wardoyo usulkan fleksibilitas lahan KDMP karena Pemerintah Kota Yogyakarta menghadapi kendala keterbatasan lahan untuk memenuhi ketentuan luas 600 meter persegi. Hingga kini, Pemkot masih mencari lokasi yang sesuai dengan persyaratan tersebut, sementara kondisi wilayah perkotaan yang padat membuat penyediaan lahan seluas itu tidak mudah.
“Kami melaporkan bahwa Kota Yogyakarta memiliki keterbatasan lahan 600 meter persegi. Sampai sekarang masih mencari,” ujar Hasto.
Hasto Wardoyo berharap ada kelonggaran kebijakan terkait luasan lahan.
Menurutnya, apabila tidak harus 600 meter persegi, Pemkot siap menyesuaikan dengan kondisi riil di lapangan.
“Saya dengar tidak harus 600 meter persegi. Kami mohon arahan, kalau memang bisa kurang, misalnya 200 atau 400 meter persegi, tentu bisa kita atur. Yang penting kita bangun sesuai standar Kota Jogja,” katanya.
Saat ini tercatat 45 Koperasi Desa Merah Putih di Kota Yogyakarta yang terus didorong pengembangannya.
Dorong Batik Lokal dan Gerakan Bela Beli
Selain persoalan lahan, Hasto menekankan pentingnya penguatan produk lokal, khususnya batik. Ia menyoroti ironi Kota Yogyakarta yang dikenal sebagai kota batik dunia, namun masih mendatangkan produk dari luar daerah.
“Kita minta produksi batik Kota Jogja. Jangan sampai beli batik masih didatangkan dari Pekalongan, padahal Jogja ini kota batik dunia,” tegasnya.
Ia mendorong gerakan bela beli produk sendiri dengan memperkuat dukungan terhadap batik lokal, termasuk untuk kebutuhan seragam PNS dan ke depan bagi pelajar.
Skema Bisnis Harus Matang
Hasto menegaskan model bisnis koperasi harus dirancang strategis agar berkelanjutan dan tidak membebani keuangan. Jika koperasi memperoleh pinjaman hingga Rp3 miliar, cicilan harus disesuaikan dengan kemampuan usaha.
“Kalau pinjam uang, harus bisa nyicil dari hasil usahanya supaya tidak malah bangkrut,” ujarnya.
Ia juga mengusulkan pengaturan pasar sejak awal, seperti pengembangan pupuk organik untuk kebutuhan taman kota hingga konsep mal kecil atau retail kebutuhan masyarakat.
Menanggapi hal itu, Titiek Soeharto meminta pengembangan koperasi dilakukan bertahap dan serius agar benar-benar memberi manfaat bagi petani dan masyarakat. Terkait lahan, ia menyarankan Pemkot berkoordinasi dengan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X, untuk mencari solusi terbaik.
