Kota Batu, kabarterdepan.com- Wali Kota Batu, Nurochman, bersama seluruh Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Batu menandatangani Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas Tahun 2026 sebagai bentuk komitmen terhadap pencapaian target pembangunan dan penguatan birokrasi yang bersih serta transparan.
Penandatangan ini berlangsung di Ruang Rapat Utama, Balai Kota Among Tani, Pemkot Batu pada Selasa (24/2/2026).
Penandatanganan tersebut menjadi langkah awal, guna untuk memastikan kepada seluruh perangkat daerah agar bergerak dalam satu peta jalan yang selaras dengan RPJMD serta 15 program prioritas MBATU SAE.
Arahan Wali Kota Batu
Wali Kota Batu, Nurochman dalam arahannya menegaskan, bahwa tugas birokrat adalah mewujudkan harapan masyarakat melalui kerja nyata dan terukur.
Politisi PKB ini juga mengingatkan pentingnya reorientasi makna pengabdian sebagai aparatur, agar setiap pejabat mampu melakukan evaluasi diri dan memastikan kebijakan yang diambil benar-benar berdampak.
“Tugas kita sebagai birokrat harus mampu mewujudkan apa yang menjadi harapan masyarakat. Harus ada capaian dan ukuran yang bisa kita jadikan parameter keberhasilan,” tegasnya.
Menurutnya, tahun 2026 ini merupakan tahun koreksi dan pembuktian. Hasil konkret harus menjadi prioritas, bukan sekadar laporan administratif atas capaian program MBATU SAE.
“Tidak boleh ada program yang keluar dari prioritas. Setiap SKPD harus proaktif menyelaraskan sub kegiatan dan perencanaannya. Seluruh OPD wajib terkoneksi dengan peta jalan yang sama,” paparnya.
Perjanjian Kinerja
Lebih lanjut, dirinya juga menekankan bahwa secara administratif perjanjian kinerja memang ditandatangani antara Wali Kota dan Kepala SKPD. Namun secara substantif, komitmen tersebut adalah janji kepada masyarakat Kota Batu.
“Pahami esensi dari perjanjian kinerja kita. Ini bukan hanya dokumen formal, tetapi komitmen panjenengan kepada masyarakat dan Pemerintah Kota Batu,” ujarnya.
Ia pun juga berharap kepada seluruh jajaran perangkat daerah Pemkot Batu mampu bekerja secara solid, saling menghargai, dan fokus pada target serta capaian yang telah ditetapkan.
“Ya, dengan ditandatanganinya Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas Tahun 2026 ini, diharapkan menjadi momentum memperkuat tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transformatif, sekaligus menghadirkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat sebagai wujud pengabdian aparatur pemerintah,” pungkas. (Yan)
