Sragen, kabarterdepan.com – Peresmian renovasi Gedung Sasana Manggala Sragen (SMS), air mancur, dan toilet umum di kawasan Kantor Terpadu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen pada Jumat (13/2/2026) berlangsung meriah.
Bupati Sragen, Sigit Pamungkas, bersama Wakil Bupati Suroto, hadir didampingi buruh gendong, tukang becak, serta jajaran pejabat Pemkab Sragen dalam seremoni tersebut.
Namun di balik kemeriahan itu, masih tersisa persoalan serius. Sejumlah tenaga kerja dan subkontraktor mengaku belum menerima hak pembayaran mereka, meski proyek telah rampung dan diresmikan.
“Jika saya tahu hari ini ada peresmian, saya pasti datang ke sana. Setidaknya persoalan upah kami bisa saya sampaikan langsung kepada Pak Bupati,” ujar Sarmun, kepala kelompok pekerja asal Gubug, Kabupaten Grobogan, kepada kabarterdepan.com, Jumat (13/2/2026).
Pengerjaan Penataan Lingkungan Pemkab Sragen
Sarmun menuturkan, selama proses pengerjaan penataan lingkungan Kantor Terpadu Pemkab Sragen, Bupati Sigit Pamungkas kerap meninjau langsung pekerjaan mereka, khususnya pada pagi hari saat datang ke kantor.
“Dari awal mengerjakan toilet umum dan air mancur, Pak Bupati sering meninjau pekerjaan kami, terutama pagi hari,” katanya.
Ia mengaku menandatangani surat perintah kerja dari kontraktor utama pemenang lelang dengan nilai Rp1,1 miliar. Namun, selama proses pekerjaan, pembayaran yang diterima hanya berupa kasbon atau pinjaman dari pihak kontraktor.
“Dari sekian opname pekerjaan yang bernilai ratusan juta, kami hanya diberi kasbonan saja. Hingga hari ini masih ada sisa tagihan yang belum kami terima, padahal bangunan sudah diresmikan,” keluhnya.
Kekurangan Pembayaran
Tak hanya Sarmun, subkontraktor lainnya di bidang pertamanan serta Mechanical, Electrical, and Plumbing (MEP) juga mengaku belum menerima pelunasan pembayaran dari kontraktor utama.
“Hingga kini kami belum menerima kekurangan pembayaran dari kontraktor utama,” jelas Hartoko, subkontraktor bidang MEP.
Ia mengungkapkan, sempat ada rencana untuk mendatangi kantor kontraktor utama di Kota Semarang guna meminta kejelasan. Namun rencana tersebut tertunda karena mereka masih harus menyelesaikan pekerjaan lain.
“Kami juga diminta untuk standby pengecekan kelistrikan di acara besar Pemkab Sragen, seperti peresmian air mancur dan Festival Sambel Tumpang,” ujarnya.
Situasi ini memunculkan ironi. Di saat fasilitas publik telah diresmikan dan difungsikan, para pekerja yang terlibat langsung dalam pembangunan justru masih menanti kepastian hak mereka. (Masrikin)
Editor: Ahmad
