Sleman, kabarterdepan.com – Sejumlah warga di Padukuhan Ringinsari dan Sembego, Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Sleman, mengeluhkan pemasangan patok pelebaran proyek Jalan Tol Jogja–Solo Seksi 2 yang dikerjakan PT Daya Mulia Turangga (DMT).
Meski proyek belum memasuki tahap konstruksi, warga menilai pemasangan patok dilakukan tanpa sosialisasi terlebih dahulu, dengan alasan proyek tersebut merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Pemerhati lingkungan sekaligus warga Sembego, Jaka Purwanto, mengungkapkan sejumlah persoalan yang dihadapi masyarakat terdampak.
Salah satunya, masih ada warga yang belum menerima sisa Surat Hak Milik (SHM) meskipun sebelumnya telah memperoleh kompensasi melalui appraisal.
“Warga sebenarnya pasrah karena ini PSN. Tapi soal harga juga tidak nyaman, karena disebut ganti untung, nyatanya saat appraisal itu hanya ganti wajar,” ujar Jaka saat diwawancarai, Selasa (3/2/2026).
Ia menambahkan, sebagian warga terdampak belum menerima SHM secara utuh, sementara sebagian lahan tidak lagi bisa dimanfaatkan karena terpotong proyek tol.
Selain itu, warga juga mengaku belum dapat mengakses dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
Menurut Jaka, sejak awal September 2024, warga bersama PPK Jalan Tol dan PT DMT telah menyepakati sejumlah poin tuntutan untuk pengerjaan Tol Jogja–Solo Seksi 2.
Kesepakatan tersebut meliputi penerbitan SHM tanah desa, kajian ilmiah bagi warga dengan sisa lahan di atas 100 meter persegi, keterbukaan dokumen AMDAL, serta sosialisasi kepada warga terdampak.
Namun, kesepakatan tersebut dinilai belum dijalankan sepenuhnya. Jaka menyebut pihaknya telah berkonsultasi dengan Bupati Sleman Harda Kiswaya yang kemudian mendisposisikan kepada Sekda untuk menggelar pertemuan di Kalurahan Maguwoharjo. Sayangnya, warga mengaku tidak dilibatkan dalam pertemuan tersebut.
Ia menegaskan pemasangan patok tidak boleh dilakukan secara sepihak tanpa komunikasi.
“Tidak boleh sembarangan pasang patok, harus bicara dulu. Ini juga belum pasti,” tegasnya.
“Kami tidak menghentikan proyek, tapi kami minta 4 tuntutan itu dipenuhi,” katanya.
Sementara itu, warga terdampak lainnya, Impi Astawati, mengaku sempat menghentikan aktivitas proyek tol karena sejumlah poin kesepakatan belum dipenuhi.
Ia mengecam tindakan petugas lapangan yang dinilainya sewenang-wenang, termasuk pemasangan patok tanpa izin.
Impi bahkan mengaku sempat mendapat intimidasi dan ancaman akan dilaporkan ke Polda DIY karena dianggap menghambat proyek PSN.
“Ibu saya dilaporkan ke Polda karena menghentikan proyek PSN, saya difoto, ditunjukkan muka saya,” ujarnya menirukan ucapan petugas lapangan.
Klaim Izin dari Bupati Sleman
Ia menegaskan bahwa telah ada izin dari Bupati Sleman agar proyek tidak dilanjutkan sebelum empat tuntutan warga dipenuhi.
“Suratnya sudah ada, ada izin Pak Bupati supaya proyek itu tidak dilanjutkan kalau empat tuntutan itu belum dipenuhi,” katanya.
Hingga kini, belum ada kesepakatan lanjutan antara warga dan pihak proyek. Pihak pengelola tol tetap bersikukuh melanjutkan pekerjaan, sementara warga meminta seluruh tuntutan diselesaikan terlebih dahulu.
Menanggapi hal tersebut, Deputi Project Manager PT DMT, Ari Zulham, menyatakan tidak mengetahui adanya intimidasi yang dilakukan petugas lapangan.
Ia juga menyebut pengerjaan di wilayah Maguwoharjo belum seluruhnya dilakukan, khususnya yang melintasi Padukuhan Ringinsari dan Sembego.
“Kalau Maguwoharjo, pengerjaan ada di sekitar SPBU Tajem dan sudah dilakukan. Untuk Sembego dan Ringinsari belum. Untuk konstruksi, kami terus koordinasi dengan PPK Lahan,” jelasnya.
Ari menambahkan, pihaknya mengklaim telah melakukan sosialisasi kepada warga di Balai Kalurahan Maguwoharjo pada 2024.
“Sosialisasi itu dilaksanakan sekitar Juli–Agustus 2024, dan warga juga diundang,” pungkasnya. (Hadid Husaini)
