Jember kabarterdepan.com– Pemerintah Kabupaten Jember mulai menekan perubahan cara kerja puskesmas. Tidak lagi sekadar sebagai unit pelayanan yang bergantung pada anggaran daerah, puskesmas kini dituntut mampu menghidupi dirinya sendiri melalui pengelolaan Universal Health Coverage (UHC) yang profesional dan kompetitif.
Penegasan itu disampaikan Bupati Jember Muhammad Fawait saat melakukan kunjungan kerja dan evaluasi langsung di Puskesmas Sukorambi, Senin (26/1/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Bupati menyoroti langsung kondisi layanan, fasilitas, serta pola pengelolaan puskesmas.
“Puskesmas tidak boleh terus bergantung pada APBD. UHC sudah disiapkan negara. Kalau tidak bisa hidup dari situ, berarti ada yang salah dalam cara kita mengelola,” tegas Gus Fawait.
Bupati Jember Sebut Puskesmas Belum Ideal
Bupati Jember secara terbuka menyebut Puskesmas Sukorambi masih belum ideal sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama. Menurut dia, persoalan tersebut bukan semata soal keterbatasan anggaran, melainkan soal mindset dan manajemen.
“Kalau puskesmas masih terlihat tidak nyaman, pengap, dan seadanya, itu bukan soal uang. Itu soal cara berpikir,” ujarnya.
Bupati Jember menegaskan, pembenahan harus dimulai dari hal paling dasar, seperti tampilan fisik dan kenyamanan pasien. Pengecatan ulang disebut sebagai simbol awal perubahan, namun yang paling utama adalah perbaikan fasilitas pelayanan.
“Kamar pasien harus nyaman, bersih, harum, tidak pengap, dan ber-AC. Fasilitas pasien harus lebih baik daripada fasilitas pegawai. Itu prinsip,” kata Bupati.
Dalam arahannya, Gus Fawait juga membandingkan pelayanan puskesmas dengan klinik swasta yang dinilai lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan jumlah 71 tenaga kesehatan dan staf, ia menilai Puskesmas Sukorambi memiliki modal SDM yang cukup untuk memberikan layanan optimal.
“Kalau klinik bisa melayani dengan cepat dan nyaman, puskesmas tidak boleh kalah. Jangan berlindung di balik status pemerintah,” ujarnya.
Sorotan utama Bupati tertuju pada aspek pembiayaan. Ia menyebut potensi kapitasi BPJS Kesehatan di Puskesmas Sukorambi mencapai sekitar 32 ribu peserta, angka yang dinilai cukup besar untuk menopang operasional jika dikelola secara presisi.
“Sebagai BLUD, puskesmas harus bisa menghidupi dirinya sendiri. APBD hanya untuk kondisi luar biasa seperti wabah. Di luar itu, puskesmas harus berdiri di atas kaki sendiri,” tegasnya.
Untuk mencegah kapitasi berpindah ke fasilitas kesehatan lain, Bupati Jember mendorong pembentukan tim pemasaran puskesmas. Langkah ini dinilai perlu agar puskesmas mampu bersaing secara sehat dalam sistem UHC.
“Ini bukan komersialisasi layanan publik. Ini soal keberlanjutan. Kalau puskesmas tidak proaktif, UHC justru dinikmati faskes lain,” katanya.
Kepala Dinkes Jember
Sementara itu, Muhammad Zamroni, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Jember, menyatakan kesiapan jajarannya untuk menindaklanjuti seluruh arahan Bupati. Ia menegaskan pembenahan akan dilakukan secara menyeluruh, baik dari sisi fasilitas, tata kelola, maupun budaya pelayanan.
“Kami akan segera melakukan sinkronisasi data BPJS Kesehatan dari pusat dan kabupaten untuk memetakan potensi kapitasi secara akurat di setiap puskesmas,” ujar Zamroni. (Lana)
