Surabaya, Kabarterdepan.com-Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi akan mengevaluasi seleksi penerimaan beasiswa pemuda tangguh, menyusul adanya temuan indikasi ketidaktepatan sasaran yang mencederai prinsip keadilan bagi warga prasejahtera.
Langkah ini merupakan sikap tegas yang diambil oleh Eri Cahyadi agar penerimaan beasiswa pemuda tangguh dapat diterima oleh warga yang berhak dan layak. Evaluasi akan dilakukan dengan menyeragamkan nilai bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada program Beasiswa Pemuda Tangguh untuk mahasiswa menjadi Rp2,5 juta per semester.
“Saya harus berani membongkar ini demi keadilan. Ada yang UKT-nya mencapai Rp15 juta per semester dan dibayar Pemkot, padahal dia dari keluarga mampu. Sementara di sisi lain, masih banyak warga tidak mampu yang sangat membutuhkan,” kata Eri Cahyadi, Jumat (23/1/2026).
Evaluasi Beasiswa Pemuda Tangguh
Eri menambahkan dirinya telah berdiskusi dengan Wakil Wali Kota Surabaya Armudji, hasilnya dirinya menemukan kontradiksi antara status ekonomi penerima beasiswa Pemuda Tangguh dengan jalur masuk perguruan tinggi yang dipilih.
“Jalur mandiri itu tidak murah. Kalau dia mampu bayar uang gedung, berarti dia orang mampu. Ini yang saya pertanyakan,” tambahnya.
Program beasiswa pemuda tangguh sejatinya diperuntukkan bagi warga Surabaya yang tidak mampu atau prasejahtera. Program ini bertujuan agar warga yang tidak mampu tetap memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan tinggi, dengan harapan dapat memperbaiki taraf hidup dan ekonominya.
“Prinsipnya, yang mampu jangan mengambil jatahnya orang yang tidak mampu,” paparnya.
Sebagai bentuk pertanggungjawaban, Cak Eri telah meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan pemeriksaan terhadap penyaluran beasiswa di tahun-tahun sebelumnya. Ia juga melakukan evaluasi besar-besaran di internal dinas terkait untuk memastikan hal serupa tidak terulang kembali.
“Ini yang saya bongkar, kok bisa orang kaya diberi bantuan?. Saya ingin merubah sistem agar Surabaya bukan menjadi sebuah kota kapitalis,”imbuhnya.
Ke depannya, Pemkot Surabaya akan melibatkan elemen masyarakat seperti Karang Taruna, RT, dan RW untuk memverifikasi validitas data penghasilan orang tua. Hal ini dilakukan demi mengawal anggaran sebesar Rp190 miliar yang dialokasikan untuk 23.850 mahasiswa pada tahun 2026.
“Kita mulai dengan kejujuran. Saya ingin memastikan anggaran rakyat ini benar-benar menjadi amanah bagi mereka yang berhak,” pungkasnya.
