Kota Mojokerto, Kabar Terdepan – Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan se-Kota Mojokerto memasuki hari ketiga yang digelar di Kelurahan Kranggan, Kelurahan Gedongan, dan Kelurahan Kauman (21/1). Sebagaimana diketahui Musrenbang merupakan forum yang menjadi tahapan awal dalam penyusunan rencana pembangunan Kota Mojokerto tahun 2027. Musrenbang Gedongan, Wali Kota Mojokerto Dorong Daya Saing Sektor Unggulan
Kegiatan Musrenbang Kelurahan ini diikuti oleh berbagai unsur masyarakat, mulai dari perangkat kelurahan, tokoh masyarakat, perwakilan RT dan RW, kader pemberdayaan masyarakat, hingga perwakilan organisasi kemasyarakatan. Forum ini menjadi ruang dialog antara pemerintah dan warga untuk menyampaikan aspirasi, permasalahan, serta usulan pembangunan yang dianggap paling mendesak di lingkungan masing-masing.
Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, menyampaikan bahwa Musrenbang Kelurahan memiliki peran strategis sebagai pintu pertama perencanaan pembangunan daerah. Alokasi anggaran setiap kelurahan ditetapkan sejak awal berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk, kebutuhan masyarakat, dan data anggaran tahun sebelumnya. https://beritajatim.com/1-116-pppk-paruh-waktu-kota-mojokerto-dapat-pembekalan-ini-pesan-wali-kota
Menurutnya, mekanisme tersebut dilakukan untuk memastikan keadilan dan pemerataan pembangunan antarwilayah. Dengan perhitungan yang telah ditetapkan sejak awal, setiap kelurahan memiliki peluang yang sama untuk mengajukan program sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan wilayahnya masing-masing.
Penetapan tersebut dilakukan karena perencanaan pembangunan dan penganggaran disusun satu tahun sebelum pelaksanaan, sehingga Musrenbang difokuskan pada penyusunan skala prioritas kebutuhan masyarakat.
“Alokasi anggaran sudah dihitung sejak awal. Oleh karena itu, Musrenbang bukan forum untuk menambah jumlah anggaran, melainkan menyepakati program prioritas yang paling dibutuhkan masyarakat dan berdampak langsung,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya penggunaan data yang akurat dalam menyusun usulan program. Dengan basis data yang valid, program yang dihasilkan diharapkan mampu menjawab permasalahan riil di masyarakat serta menghindari tumpang tindih program antarperangkat daerah.
Pemerintah Kota Mojokerto Pastikan Usulan untuk Kebutuhan Masyarakat
Ning Ita menegaskan bahwa aspirasi masyarakat yang diwadahi dari tingkat kelurahan akan diseleksi dan diselaraskan pada tahapan Musrenbang Kecamatan, kemudian dibahas lebih lanjut pada Musrenbang tingkat kota hingga menjadi bagian dari rencana pembangunan daerah.
“Musrenbang ini merupakan tahapan awal perencanaan pembangunan. Apa yang dirumuskan di tingkat kelurahan akan dibawa ke kecamatan, lalu dilanjutkan di tingkat kota, dan selanjutnya dibawa ke provinsi hingga nasional,” jelas Ning Ita, sapaan akrab Wali Kota Mojokerto.
Ia menambahkan, proses perencanaan berjenjang tersebut menjadi jaminan bahwa setiap usulan masyarakat tidak berhenti di satu level saja, melainkan memiliki peluang untuk diakomodasi dalam program pembangunan lintas sektor, baik di tingkat daerah maupun pusat.
Melalui perencanaan berjenjang tersebut, Pemerintah Kota Mojokerto memastikan bahwa setiap usulan pembangunan tidak hanya menjawab kebutuhan masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap pencapaian target pembangunan yang lebih luas, baik di tingkat daerah maupun nasional.
Dengan pelaksanaan Musrenbang Kelurahan ini Ning Ita berharap seluruh pemangku kepentingan dapat berperan aktif dalam menyusun pembangunan yang menyeluruh, tepat sasaran, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Mojokerto. Partisipasi aktif masyarakat dinilai menjadi kunci agar program pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga.
Untuk diketahui arah kebijakan pembangunan pada tahun 2027 mendatang adalah meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial budaya melalui daya saing sektor unggulan daerah. Kebijakan ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, memperkuat identitas budaya, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.
Selain itu, Pemerintah Kota Mojokerto juga menekankan pentingnya sinergi antara perencanaan pembangunan kelurahan dengan program prioritas daerah. Setiap usulan yang diajukan diharapkan tidak bersifat parsial, melainkan saling terintegrasi dengan arah kebijakan pembangunan kota secara keseluruhan.
Dengan demikian, hasil Musrenbang tidak hanya menghasilkan daftar program, tetapi juga peta kebutuhan pembangunan yang terukur dan berkelanjutan.
Ning Ita juga mengingatkan agar seluruh perangkat kelurahan dan pemangku kepentingan mampu mengawal hasil Musrenbang hingga tahap pelaksanaan. Pengawalan tersebut dinilai penting agar program yang telah disepakati benar-benar direalisasikan sesuai rencana dan tidak menyimpang dari tujuan awal.
“Transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan menjadi komitmen Pemerintah Kota Mojokerto,”tandasnya.
Lebih lanjut, Pemerintah Kota Mojokerto mendorong penguatan sektor unggulan berbasis potensi lokal di setiap kelurahan. Pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, serta pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama agar pembangunan tidak hanya bertumpu pada infrastruktur fisik, tetapi juga peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Melalui Musrenbang Kelurahan ini, diharapkan terbangun kesadaran bersama bahwa pembangunan merupakan tanggung jawab kolektif antara pemerintah dan masyarakat. Dengan perencanaan yang matang, partisipatif, dan berorientasi pada kebutuhan riil warga, Kota Mojokerto optimistis mampu mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berdaya saing menuju tahun 2027.
