Blora, Kabarterdepan.com – Ancaman tanah longsor kembali menghantui rumah warga Kelurahan Mlangsen, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora.
Longsor yang telah berlangsung sejak 2022 itu kian meluas saat musim hujan, bahkan menggerus permukiman warga di bantaran sungai.
Salah satu warga terdampak, Suparlan (57), mengungkapkan bahwa pergerakan tanah sudah terjadi sejak tahun 2022.
“Tanah longsor ini sejak tahun 2022,” ujar Suparlan, Senin (19/1/2026).
Ia menjelaskan, longsor bermula dari pinggiran sungai yang berada tak jauh dari rumahnya.
“Tiba-tiba tanahnya jalan, terus bambunya kan longsor yang di pinggir sungai, rumahnya ikut jalan,” jelasnya.
Rumah Dipasang Bambu
Untuk mempertahankan rumah agar tidak ikut ambles, Suparlan mengaku memasang bambu sebagai penahan darurat. Upaya tersebut telah dilakukan selama kurang lebih satu tahun terakhir.
“Untuk mempertahankan rumah saya, saya kasih bambu itu sudah satu tahun ini. Sering ganti bambu. Setiap satu tahun saya ganti,” terangnya.
Meski menyadari langkah tersebut hanya bersifat sementara, Suparlan mengaku tidak memiliki pilihan lain.
“Mempertahankan di sini ya karena nggak punya tempat atau tanah yang lain,” katanya.
Sementara itu, Lurah Mlangsen, Evi Kartikasari, menyebutkan bahwa longsoran di Kelurahan Mlangsen, tepatnya di Jalan mangga RT 09/RW 02 itu kembali bertambah seiring intensitas hujan yang tinggi.
“Yang di jalan mangga sudah mulai tambah lagi longsorannya karena musim penghujan ini,” katanya.
Ia menambahkan bahwa peristiwa longsor tersebut sudah berlangsung sejak dirinya menjabat sebagai lurah. “Berlangsungnya sejak saya di sini tahun 2023,” sambungnya.
Terkait penanganan, pihak kelurahan mengaku telah berulang kali menyampaikan laporan kepada instansi terkait.
“Upayanya ya kita selalu memperbarui, kemarin terakhir kita sampaikan tanggal 9 Desember 2025,” tambahnya.
Menurut Evi, surat tersebut ditujukan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blora dengan tembusan ke Dinas PUPR serta Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana.
“Itu ditujukan ke Kalaksa BPBD tembusan PUPR dan BBWS Pemali Juana. Itu sesuai arahan SDA PUPR seperti itu,” tutupnya.
Terpisah, Pemerintah Kabupaten Blora melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) menyatakan bahwa penanganan longsor di bantaran Sungai Lusi diharapkan dapat direalisasikan melalui anggaran rutin sungai tersebut.
Kepala Bidang Sumber Daya Air DPUPR Kabupaten Blora, Surat, menyebut pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana guna mendorong alokasi penanganan longsoran secara permanen.
“Kami akan melaksanakan koordinasi dengan BBWS Pemali Juana agar dapat dialokasikan usulan penanganan. Dengan demikian, penanganan longsoran dapat diusulkan melalui kegiatan yang bersifat permanen dan berkelanjutan,” katanya.
Surat menegaskan bahwa upaya penanganan sebenarnya telah dilakukan sebelumnya. Ia mengungkapkan, dua tahun lalu telah dibangun turap di lokasi terdampak sebagai langkah awal pengendalian longsor.
Berdasarkan hasil kajian BBWS Pemali Juana, kawasan bantaran Sungai Lusi tersebut masuk dalam kategori prioritas penanganan.
“Penanganan akan dilakukan secara bertahap berdasarkan skala prioritas dan menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran dari BBWS Pemali Juana. BBWS tidak hanya berfokus pada satu lokasi, tetapi juga menangani longsor, banjir, dan bencana lainnya,” ujarnya. (Rga)
