Surabaya, Kabarterdepan.com-Guna memperkuat peran generasi muda ditengah perkembangan teknologi digital, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berencana menganggarkan program anggaran kepemudaan sebesar Rp5 juta per RW.
Dalam penggunanya, anggaran ini akan difokuskan pada penguatan literasi digital dan pemasaran UMKM berbasis digital dengan pengawasan serta parameter keberhasilan yang terukur.
Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, mengatakan dalam menghadapi tantangan di era digitalisasi Pemkot Surabaya perlu menyiapkan generasi muda agar terhindar dari penyalahgunaan teknologi yang saat ini marak terjadi, seperti hoaks dan penipuan berbasis Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan.
“AI itu bisa menjadi penuntun, tapi juga bisa menjadi jembatan yang meruntuhkan kebhinekaan jika disalahgunakan. Karena itu, literasi digital anak muda menjadi kunci untuk menangkal hoaks dan disrupsi informasi,” kata Fathoni, Rabu (14/1/2026).
Lebih lanjut, para pemuda tidak boleh lengah, apalagi di tengah kondisi Kota Surabaya yang relatif aman dan kondusif. Potensi adanya manipulasi informasi masih sangat besar dan dapat memicu konflik sosial jika masyarakat tidak dibekali literasi yang baik.
Melalui anggaran Rp5 juta per RW ini, Pemkot Surabaya mendorong pemuda, melalui Karang Taruna, untuk berperan sebagai agent of truth di lingkungannya masing-masing.
“Karang Taruna sebagai organisasi kepemudaan di tingkat kelurahan harus hadir di ruang-ruang edukasi warga. Misalnya lewat sinau bareng atau forum belajar bersama untuk mengedukasi soal hoaks dan verifikasi informasi,” tambahnya.
Selain literasi digital, anggaran kepemudaan ini juga diarahkan untuk penguatan digital marketing guna mendukung promosi UMKM lokal. Namun, Fathoni menegaskan dana tersebut bukan modal usaha, melainkan sarana pembinaan berbasis peningkatan pengetahuan dan keterampilan.
“Pembinaan itu bukan berarti diberi Rp5 juta lalu disuruh buka usaha. Yang penting adalah peningkatan skill dan pengalaman. Anak muda sekarang tidak bisa lepas dari gadget, jadi harus diarahkan ke hal-hal produktif,” paparnya.
Harapan DPRD Surabaya
Agar anggaran yang digunakan dapat bermanfaat, DPRD Surabaya meminta Pemkot Surabaya menyiapkan parameter keberhasilan dan sistem monitoring ketat. Hal ini sangat penting untuk dilakukan agar program yang dijalankan dapat memberikan manfaat maksimal dan berjalan efektif.
Karang Taruna ditetapkan sebagai leading sector pelaksanaan program di tingkat RW, sementara camat bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang bertanggung jawab melakukan monitoring dan evaluasi minimal tiga bulan setelah kegiatan berjalan.
“Camat harus mengevaluasi apakah setelah tiga bulan pemuda Karang Taruna sudah memahami teknik promosi lewat media sosial, baik TikTok, Instagram, maupun platform lainnya,” pungkasnya.
