Surabaya, Kabarterdepan.com – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) menegaskan sebagian besar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mulai beroperasi pada 8 Januari 2026. Namun ada pula yang belum beroperasi optimal bahkan masih menghentikan layanannya.
Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak mengatakan total terdapat 42 SPPG yang masih berhenti dan belum beroperasi. Pihaknya tengah melakukan evaluasi dan pendataan, kondisi tersebut masih belum mengganggu distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG) ke sekolah-sekolah.
“Kita masih data dan evaluasi apakah berhentinya operasional karena belum memenuhi catatan dari Badan Gizi Nasional (BGN) atau kendala administratif, termasuk pencairan dana,” kata Emil, Senin (12/1/2026).
Data Operasional SPPG Bersifat Dinamis
Emil menambahkan hingga saat ini dirinya masih memantau pembaharuan data di grup Satgas MBG yang melibatkan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta BGN. Data tersebut terus berubah dan bersifat dinamis sesuai dengan kondisi di lapangan.
Sebagai contoh, di Kabupaten Gresik, Emil menyebut terdapat 38 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang mulai beroperasi pada 8 Januari dan 27 SPPG pada 9 Januari. Selain itu, ada pula Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang masih dalam tahap koordinasi pencarian pendanaan.
“Kami berperan sebagai penghubung komunikasi antara ketua satgas MBG di kabupaten/kota dengan perwakilan BGN di Jatibarang. Sementara keputusan teknis dan klasifikasi status SPPG tetap menjadi kewenangan BGN,” tambah Emil.
Sementara itu walaupun ada yang masih berhenti proses distribusi MBG masih berjalan lancar. Untuk pemenuhan MBG dialihkan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang masih beroperasi, sehingga sekolah tetap mendapatkan jatah MBG sesuai dengan yang dibutuhkan.
“Selama ini diupayakan ditangani oleh SPPG lain yang terdekat. Jadi distribusi MBG tetap berjalan,” pungkasnya.
